Kabar Simalungun - Terdapat indikasi jual beli tanah Galian (Quari) pada lahan milik negara untuk penimbunan jalur tol di Sungai Padang, hal ini terpantau pada Sabtu (07/10/2023).

Indikasi tersebut berada di STA 20 Ruas Tebing Tinggi  - Serbelawan, Kab. Simalungun. Tanah dilakukan pengorekan dengan mempergunakan alat berat dan pengangkutan dengan mempergunakan Dump Truk yang dilakukan oleh PT. BRA di Seksi 3 yang merupakan vendor dari PT. Hutama karya  ,

KETUA UMUM MPLSU ARDI SINAGA  ditempat terpisah mengatakan bahwa dirinya "murka atas kejadian ini"

"Ini bukan proyek main main bang ,ini merupakan proyek strategis nasional, yang dibuat oleh pak jokowi sebagai simbol pembangunan indonesia menuju indonesia emas , saya menduga ada oknum HK atau konsultan yang bermain main, kalau seperti ini kami akan melakukan aksi didepan kantor HK dan akan membuat laporan resmi ke MABES  POLRI  ,kami menduga banyak hal atau material ilegal masuk dan tidak sesuai spesifikasi," ungkapnya, Minggu (8/10/2023)

Dirinya juga meminta kepada HMW segera melakukan evaluasi terhadap pejabat korup di hk dan konsultan nya karena menurut Ardi hal tersebut merupakan dari perbuatan pidana karna dalam tersebut izin galian c / izin pertambangan harus mempunyai izin lengkap  

"Apabila hal tersebut ilegal karna atas perbuatannya, para pelaku telah melanggar Pasal 158 Jo Pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 36 ayat 1 yang diancam pidana Pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya

Lanjut Ardi Sinaga mengatakan bahwa dalam pemanfaatannya tanah negara yang berada disisi Ruas jalan tol dilakukan penggalian. Kemudian hasil Galian dimanfaatkan untuk timbunan Ruas tol di  Sungai Padang. Metode Kat and Fill.

Namun uniknya dalam pengerjaan dilakukan kontrak Galian dan pengadaan tanah, sementara tanah berasal dari Ruas tol atau tanah negara.

"Ya ,dalam hal ini ,kami akan melakukan investigasi mendalam mengenai temuan dilapangan ,dalam hal ini apakah HK (HUTAMA KARYA ) ,terlibat dalam hal pemberian kontrak kepada pihak ketiga dan mengetahui eksploitasi yang terjadi, kita akan laporkan oknum oknum HK yang terlibat dalam hal ini, dan kami akan segera melakukan aksi di kantor HK di Kota pematang siantar dan terindikasi bila pengadaan tanah dilakukan pembelian untuk tanah di jalur tanah negara tanpa masuknya retribusi pengelolahan tanah negara,* pungkasnya.**