Kabar Medan - Tony Rickson Silalahi Ketua Exco Partai Buruh dan FSPMI - KSPI Kota Medan yang juga Bacaleg Partai Buruh untuk DPRD-SU Dapil Sumut I/A mengecam dan mengutuk keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. 

"Sejak diberlakukannya Omnibus Law Undang-undang "perbudakan" Cipta Kerja pada tahun 2020, kondisi rakyat miskin klas pekerja : buruh, tani, nelayan, miskin kota/desa saat ini sangat memprihatinkan. Upah semakin murah, sistem kerja ‘perbudakan’ outsourcing semakin bebas, kontrak semakin panjang dan PHK pun semakin mudah" ; ungkap Tony 

Dikatakannya, saat ini cari kerja sulit, dapat kerja statusnya outsourcing/kontrak, nyogok pula lagi. Setelah bekerja upahnya murah dan mudah di PHK karena statusnya outsourcing dan kontraknya hanya beberapa bulan saja. Sedangkan harga-harga kebutuhan hidup mahal. Akibatnya, daya beli kaum buruh dan keluarganya menurun dan kehidupannya semakin miskin” ; sebutnya, Sabtu (2/9/2023)

Tony menambahkan : "tanggal 1 September 2023, pemerintah sudah menetapkan kenaikkan harga BBM. Pastinya dampak dari kebijakan ini akan memicu kembali kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Akibatnya jelas daya beli kaum buruh akan semakin menurun karena belum ada kebijakan menaikkan upah. Maka kebijakan ini jelas akan berakibat terhadap semakin buruknya kondisi kehidupan rakyat klas pekerja dan keluarganya yang akan semakin miskin dan tercekik. Ini menjadi bukti bahwa Wakil-wakil rakyat di legislatif dan eksekutif tidak perduli dengan jeritan kesusahan rakyat klas pekerja dan keluarganya". 

"Kami menduga kebijakan yang mencekik rakyat ini terkait dengan keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ‘jeblok’ karena harus membayar pokok dan bunga utang negara yang segunung. Ditambah lagi pembiayaan proyek ambisius ‘raksasa’ IKN (ibu kota negara) yang infonya tidak ada investor yang berminat untuk investasi dan bisa jadi juga untuk mencari modal demi kepentingan politik 2024, dimana Presiden menyatakan akan ‘cawe-cawe’ untuk suksesi pergantian kekuasaan.

“Utang negara luar negeri sudah segunung, di kemanakan uangnya? kenapa kehidupan rakyat madih tetap miskin? proyek raksasa ibu kota negara (IKN), apa manfaat langsung terhadap kesejahteraan rakyat? kenapa tidak dana proyek IKN itu digunakan untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan kesehatan atau kebutuhan pangan rakyat miskin agar tidak lapar,” ketus Tony mengakhiri.**