Kabar Riau - Kepala Rutan (Karutan) Rengat, Indragiri Hilir (inhil), Julius Barus, S.E., M.H dan seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) seluruh Riau menghadiri kegiatan penyuluhan gerakan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, di ruang serbaguna Ismail Saleh, Pekanbaru, Senin (19/6/23).

Giat mengusung tema “Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan”. Julius Barus dalam keterangannya di Rengat Selasa (20/6/23) menyatakan kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu.

Dijelaskan bahwa pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi. Pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel akan berdampak terbentuknya aparatur pemerintah yang berintegritas, citra positif dan kredibilitas instansi.

yang pada akhirnya kata dia, “masyarakat dapat menikmati layanan publik dengan baik, berkualitas dan memuaskan karena tidak ada lagi gratifikasi, uang pelicin, suap dan lainnya”.

“Saya mengajak seluruh pegawai baik di tingkat Satuan Kerja maupun yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau tanpa terkecuali untuk secara nyata bersatu padu untuk membangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun peradaban dan semangat baru yang bersih dari semua bentuk korupsi, sehingga Kumham PASTI Ber-AKHLAK dapat tercapai,” tegas Kakanwil.

Pada kesempatan itu, Kakanwil juga mengajak seluruh jajaran untuk terus memperluas pemanfaatan teknologi digital demi meminimalisir terjadinya praktik KKN, Pungutan Liar dan Gratifikasi.

“Misalnya melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain e-planning, e-budgeting, e-catalog, dan e-payment, serta sistem aplikasi lainnya,” sebutnya.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Eko Putranto, Para Pejabat Struktural bidang Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau.**