Medan - Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi sepakat dengan Cak Imin untuk menghapus jabatan Gubernur karena selain beban APBD yang begitu besar untuk fasilitas Gubernur bahkan terkadang banyak kebijakan gubernur yang tidak berpihak kerakyat.

Rahmad mencontohkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait kebijakannya membeli Medan Club senilai Rp 457 Miliar. Sabtu (4/2/2023)

"Saya sepakat dengan Cak Imin yang mengusulkan penghapusan jabatan Gubernur karena tak ada manfaatnya bagi rakyat,  selain anggaran fasilitas gubernur besar bahkan banyak kebijakan gubernur yang tidak pro rakyat,  contohnya saja Pembelian Medan Club oleh Gubernur Sumut," ungkapnya.

Rahmadsyah mengaku kecewa atas sikap Gubbernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang terkesan memaksakan kehendak dengan membeli aset Medan Club senilai Rp457 miliar di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil.

“Kami menilai tidak tepat dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, Gubernur Edy memaksakan kehendak membeli Medan Club memakai uang rakyat. Ini bukti bahwasanya Edy Rahmayadi tidak pro terhadap rakyat kecil,”  katanya

Dalam rilis berita yang disampaikan sebelumnya, pembelian Medan Club Jalan RA Kartini Medan itu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik.Rahmad  juga menilai, pelayanan publik di era serba teknologi hari ini seharusnya mampu melakukan banyak efesiensi tenaga kerja ataupun aset perkantoran.

“Kalau untuk sarana pelayanan publik, perbaiki saja moral dan etika para oknum pejabat di bawah pimpinan Pak Gubsu. Ini zaman teknologi, semua harusnya bisa dilakukan lebih efisien dalam menjalankan roda pemerintahan melalui teknologi. Bukan dengan menambah aset yang tidak urgen dengan harga yang sangat mahal sekali,” pungkasnya

Rahmad juga menyerukan, agar Pembelian Medan ClubDi Usut KPK dan dirinya mengajak masyarakat untuk mendukung usulan Cak Imin agar Jabatan Gubernur dihapus

“Gubernur Edy Rahmayadi telah memaksakan kehendaknya membeli Medan Club, maka dirinya akan serukan kepada seluruh masyarakat Sumut untuk mendukung Statement Cak Imin agar jabatan Gubernur di hapus saja, karena Gubsu tidak berpihak kepada rakyat, dan tidak memiliki sense of crisis di tengah kesulitan yang melanda masyarakat hari ini. Mungkin beliau sudah sangat nyaman dengan singgasana fasilitas mewah yang diterima dari rakyat sebagai Gubernur,” pungkasnya.

Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, masih terus menyuarakan terkait penghapusan jabatan gubernur.

Cak Imin itu menyebut pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) tidak efektif. Musababnya, pilgub memerlukan anggaran yang besar, sehingga dapat berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.

Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media, Alasan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan penghapusan jabatan presiden antara lain :

1. Muhaimin Iskandar sebut gubernur tak fungsional

Alasan lain Cak Imin mewacanakan penghapusan jabatan gubernur lantaran tak terlalu fungsional. Terutama dalam jejaring pemerintahan. Muhaimin menilai fungsi koordinasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota juga tak berjalan baik. Menurutnya, lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur.

“Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan (pemerintah) pusat., itu alasannya,” katanya.

2. Muhaimin Iskandar sebut jabatan gubernur tak efektif

Menurut Cak Imin, keberadaan gubernur dalam sistem pemerintahan tidak efektif. Dia juga menyebut jabatan tersebut sifatnya seperti administrator. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar gubernur diganti dengan jabatan setara direktur jenderal atau direktur kementerian.

“Posisi gubernur adalah posisi perpanjangan tangan Pemerintah pusat, berarti sifatnya apa? Administrator. Kalau sudah administrator, tidak usah dipilih langsung. Kalau perlu tidak ada jabatan gubernur. Jabatan itu diisi sekaliber dirjen atau direktur dari kementerian, sehingga efisien,” kata dia, dikutip dari ANTARA.

3. Muhaimin Iskandar sebut hapus jabatan gubernur untuk efisiensi anggaran

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan usulan penghapusan jabatan gubernur untuk menciptakan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran-anggaran gubernur besar, namun fungsinya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Terjadi penumpukan di situ,” kata Muhaimin di Nusa Tenggara Barat, Selasa, 31 Januari 2023.**