Medan - Kali ini Penolakan Pemprovsu Beli Medan Club datang dari Laskar Amali

Iqbal Al Fansyuri Ketua Laskar Amali mengatakan dengan tegas menolak dan Lawan atas kebijakan Pemprovsu membeli Medan Club karena Diduga ada Pemufakatan Jahat menggunakan uang Rakyat/APBD untuk Membeli Medan Club sebesar 600 Miliar, Jum'at (23/12/2022)

"Uang Negara adalah Uang Rakyat, Laskari Amali siap berdarah menolak Pemprovsu membeli Medan Club karena itu sangat melukai hati rakyat," ungkapnya

Dirinya menjelaskan tentang sejarah Medan Club pada Tahun 1879 CLUB HOUSE OF THE WITTE SOCIETEIT (MEDAN CLUB), MEDAN CLUB terletak persis di Pusat Kota Medan di Jl. R.A. Kartini No. 36 Medan tepatnya belakang Kantor Gubernur Sumatera Utara adalah sebuah fasilitas lainnya yang dibangun pada tanggal 19 September 1879, saat itu bernama Club House of The Witte Societeit atau disebut juga rumah kopi.

Awal dibangunnya club ini hanya dibuat berdindingkan papan dan beratapkan seng.  angunan club baru benar-benar selesai pada tahun 1887.

Tujuan club ini saat itu adalah sebagai sarana tempat berkumpul untuk hanya sekedar minum kopi atau berbincang mengenai berbagai hal seperti : literatur, bisnis, politik dan seni budaya. 
Anggota Club House of The Witte Societeit hanya untuk kalangan terbatas yaitu : Meneer-Meneer Belanda, Para Tuan Kebun di Tanah Deli.

Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media Komisi C DPRD Sumut dengan tegas menolak usulan Pemprov Sumut yang menganggarkan Rp 600 miliar membeli aset kawasan heritage Medan Club yang berada di Jalan Kartini Medan, karena tidak ada urgensinya membeli areal eks kolonial Belanda tersebut.

Hal ini ditegaskan Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi C DPRD Sumut dr Poaradda Nababan SpB, Jumadi, HM Subandi, Dedy Iskandar, Zeira Salim Ritonga, Kuat Surbakti dan H Wagirin Arman kepada wartawan, Kamis (4/8) di DPRD Sumut seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Plt Kabiro Umum Setdaprov Sumut Zulkifli.

Penolakan tersebut disampaikan Komisi C, setelah mendengar paparan Plt Biro Umum Zulkifli yang menyebutkan, Pemprov Sumut berencana untuk membeli asset Medan Club yang akan digunakan untuk perluasan kawasan parkir kantor Gubernur Sumut.

Anggaran sebesar Rp600 miliar untuk membeli asset Medan Club seluas 1,4 hektare tersebut diklaim sudah dibahas oleh Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, sehingga diajukan ke lembaga legislatif untuk disetujui melalui dua tahapan APBD 2022 dan 2023.

Menyikapi hal itu, Poaradda Nababan menegaskan, seluruh pimpinan dan anggota Komisi C menolak usulan penganggaran tersebut, karena tidak melihat urgensinya.

Apalagi disebutkan salah satu kegunaannya untuk perluasan parkir kantor Gubernur Sumut.

"Pemprov Sumut seharusnya konsen dengan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan melalui proyek tahun jamak sebesar Rp 2,7 triliun. Jangan kita justeru buang-buang anggaran untuk hal-hal yang tidak begitu penting," tegasnya.

Sementara itu, HM Subandi juga mengingatkan Pemprov Sumut untuk berhati-hati membeli aset Medan Club yang masuk dalam kawasan heritage (warisan sejarah), karena bisa muncul gugatan dari masyarakat.

"Jangan sampai terulang kasus Kolam Raya Medan yang dibeli Pemko Medan yang akhirnya berujung ke pengadilan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, harus dikembalikan ke pihak Sultan Deli selaku pemilik asli," ujarnya.

Subandi juga membantah bahwa Komisi C sebelumnya sudah membahas anggaran pembelian Medan Club tersebut.

"Komisi C tidak pernah ada membahas pengalokasian anggaran di APBD 2021 untuk membeli aset Medan Club, kalau direncanakan memang ada. Tapi kok kini masuk di usulan APBD 2022 pula, kapan membahasnya," sebutnya.

Sementara itu, secara terpisah Kepala BPKAD Sumut Ismail Sinaga kepada wartawan membenarkan pihaknya sudah pernah mengusulkan anggaran Rp600 miliar di APBD Sumut 2022, untuk dialokasikan membeli Medan Club

Semua sudah direncanakan, manalah kita berani mengusul-ngusulkan begitu aja," pungkasnya.**