Ditanya Komisi VII dan PHR Produksi Minyak WK Rokan Anjlok, Mereka “Kompak Bungkam?”
Kabar Pekanbaru - Sampai berita ini kembali dirilis tidak satupun pihak mau membuka pada publik terkait berapa hasil produksi minyak Wilayah Kerja Blok Rokan pasca kebakaran trafo di substation gardu Balai Pungut Bengkalis pada 7 Desember 2022.
Bukan saja dikonfirmasi Vice President Corporate Affairs PT PHR, Rudi Arriffianto, “menutup diri” bahkan sebagai wakil rakyat, Anggota DPR RI Komisi VII usai melakukan FGD dengan SKK Migas Pertamina Hulu Rokan di Blok Rokan Pekanbaru,Jum'at 16 Desember 2022 juga ikut bungkam. Kok bisa ya ada apa ini?.
Terkait hasil produksi anjlok ini Ketua Dewan pengurus harian Lembaga Adat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan, Herman Maskar, juga menyayangkan kejadian “main petak umpet ini”.
Herman menyayangkan, selaku pengelola PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di wilayah kerja (WK) Blok Rokan tidak transparan terkait “jatuh tapainya” produksi minyak akibat terbakarnya Trafo Pungut Substation yang menyebabkan listrik wilayah kerja (WK) Rokan itu.
Sepengetahuan Herman, setelah trafo terbakar di Balai Pungut, Bengkalias pada 7 Desember 2022 lalu itu, dikabarkan produksi anjlok dari 165.000 barel per hari turun drastis menjadi 70.000 barel per hari.
Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, dikonfirmasi melaui pesan WhatsApp juga tak berkomentar padahal pesan redaksi kabarriau.com dibaca namun tidak dijawab.
Konfirmasi yang tak terjawab tersebut ;
-
Berapa produksi blok Rokan setelah trafo trafo di substation gardu Balai Pungut Kabupaten Bengkalis pada 7 Desember 2022 terbakar?. Sebab saya konfirmasi pihak PHR tidak ada yang mau buka suara.
-
Tentunya publik boleh tahu pak Kimisi VII, Apa penyebabnya trafo tersebut terbakar ? - sesuai laporan PHR? pada bapak selaku wakil kami.
-
Lalu Siapa yg harus bertanggung jawab atas turunnya produksi yg cukup besar itu pak Dewan ?.
-
Apa saran Komisi VII atas kejadian yang membuat produksi minyak turun itu?.
-
Bagaimana soal pipa minyak blok Rokan yg dibangun PT Pertagas senilai Rp 4,5 triliun yg harusnya SDH bisa digunakan PHR pada awal tahun 2022, kenapa tertunda ?
-
Mengapa tertunda ?
Terima Kasih salam untuk Abang Dewan Yth…..
