Jelang HAKORDIA 2022, MARAK SUMUT Minta KPK Monitoring Proyek 2,7 T Pemprovsu Tahap I

Jelang HAKORDIA 2022, MARAK SUMUT Minta KPK Monitoring Proyek 2,7 T Pemprovsu Tahap I

Photo : Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022

Medan - Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media, Pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Proyek dengan anggaran Rp2,7 triliun yang dimulai tahun ini tersebut ditargetkan sudah rampung pada tahun 2023

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, menurutnya, pembangunan bisa lebih cepat selesai.

Maka dipilihlah skema pendanaan multiyears (tahun jamak) dan metode rancang bangun agar dalam dua tahun pembangunan cepat selesai.

Adapun jalan yang akan dibangun di antaranya ruas jalan Kuala - Simpang Marike di Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang), ruas Jalan Tanjung Balai - Pasar I- batas Labura di Kabupaten Asahan (akses menuju sentra pertanian), ruas Jalan Gonting - Janji Raja di Samosir (akses KSPN Danau Toba), ruas Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba (jalan pintas menuju KSPN Danau Toba), ruas jalan Sibuluan - Aek Horsik di Tapanuli Tengah, ruas Jalan Sipenger - Marancar - Sipirok di Tapanuli Selatan, ruas jalan Pematangsiantar - Pematang Raya di Simalungun, ruas jalan Aek Godang-Sihaporas di Padang Lawas.

Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun. Di antaranya jembatan yang pernah dijanjikan Gubernur Edy Rahmayadi untuk diperbaiki yakni Jembatan Idano Oyo pada Jalan Provinsi ruas Hilimbuasi - Mandrehe di Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo pada jalan Provinsi ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Langkat.

Indra Mingka Ketua Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Sumut mengatakan bahwa dirinya meragukan Kualitas Proyek 2,7 T Pemprovsu Tahap (satu) di tahun 2022 bisa di selesaikan, Sabtu (3/12/2022)

"Bayangkan saja, Pemprovsu menargetkan sekitar 148,5 km atau 33 persen dari total panjang pekerjaan jalan 450 km selesai dikerjakan pada tahun 2022 estimasi biayanya Rp 900 miliar untuk 53 titik proyek yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, padahal ini sudah akhir tahun, saya meragukan kualitas proyek tersebut karena di duga proyek ini pasti di kebut," ungkapnya

Dirinya meminta KPK melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi terhadap 53 titik proyek yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota atau sekitar 148,5 km atau 33 persen dari total panjang pekerjaan jalan 450 km ditargetkan telah selesai dikerjakan pada tahun 2022 estimasi biayanya Rp 900 miliar

"MARAK SUMUT berharap agar KPK melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi atas Proyek 2,7 T Pemprovsu Tahap 1 (satu), aksi yang sudah di jalankan, sejauh mana progres yang dilakukan oleh Pemprovsu, serta faktor apa saja yang bisa menghambat ditingkat Pemprovsu," pungkasnya.**