Pekanbaru - Dari data sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, didapat jumlah total pegawai honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebanyak 19.640 orang dari total itu diduga ada “terselip” sebanyak 500 tenaga honorer fiktif.

Kalau gaji mereka Rp. 2 Juta per bulan maka uang negara hilang sekitar Rp. 1 Milyar per bulannya, jika dikalikan satu tahun maka total Rp. 12 Milyar APBD Riau hilang per tahunnya. Lalu uangnya kemana?.

Kalangan akademisi menyebut kasus dugaan adanya sebanyak 500 tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, hingga kini diduga masih terima gaji sementara keberadaan mereka tak memiliki ujung yang jelas, “Gaji ‘fiktif’ tersebut sebagai kejahatan pemerintahan yang harus diusut tuntas,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Amady.

"Dari jumlah tersebut, diduga terdapat lebih kurang 500 honorer fiktif dimana terdapat nama, namun orangnya tidak bekerja. Tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap anggaran di Pemerintah Provinsi Riau, tapi juga merupakan suatu kejahatan dalam tata pemerintahan," ulas dia, Selasa (2/8/22) pada media.

Pada media, Rawa mengatakan, 500 honorer, diduga ada oknum pejabat yang terlibat. Kasus honorer “siluman” ini juga harus diadili seberat-beratnya. Rawa meminta tim bentukan Pemprov Riau harus bekerja serius untuk mengungkap fakta di lapangan. 

Kasus ini, kata Rawa, tidak boleh diabaikan sebab akan merugikan keuangan negara. Kasus 'honorer siluman' bukan hanya tindakan korupsi biasa, tetapi termasuk kriminal yang sengaja didiamkan.**