Pekanbaru - Tender sewa 700 unit kendaraan operasional di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) senilai sekitar Rp 700 miliar yang ditunda lelang setelah acara buka puasa bersama di kediaman Anggota Komisi VII DPR RI Bidang Migas, Muhammad Nasir di Pekanbaru, Riau pada 26 April 2022 lalu terus menjadi pertanyaan publik.

Sayang dikonfirmasi Muhammad Nasir melalui telepon selulernya belum menjawab, padahal pertanyaan redaksi kabarriau/babe seputaran hubungan kerja beliau dengan salah satu perusahaan yang ikut tender yaitu PT. Swadaya Abdi Manunggal.

Kemudian konfirmasi redaksi untuk meluruskan berita banyak media sebelumnya pada acara buka bersama pada 26 April 2022 di Pekanbaru di kediaman beliau, namun beliau juga tidak menjawab.

Untuk alasan tender di PHR ini ditunda selanjutnya redaksi juga menghubungi Ketua Asosiasi Kontraktor Migas Riau, Azwir Effendi. Dalam pertanyaan “kenapa ada 9 perusahaan yang ikut tender namun yang diundang hanya 5 perusahaan?” Azwir belum menjawab.

Menurut banyak kalangan konfirmasi itu harus dijawab agar tender untuk penyewaan selama tiga tahun itu telah memantik reaksi keras dari sejumlah pihak.

Ada juga yang berpendapat itu merupakan “skandal” karena secara mendadak panitia tender PHR menunda tahapan lelang untuk waktu yang tidak ditentukan.

Aneh bukan penundaan itu tepat setelah satu hari Dirut PHR Jafee Suardin 'kongkow' bareng bersama di rumah Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Ada yang mengaitan celotehan dewan itu, tak setuju seluruh pegawai eks Chevron direkrut menjadi pegawai PHR. Dan M Nasir juga pernah meminta agar Dirut Pertamina melaporkan ke aparat hukum dugaan penggelapan aset eks Chevron yang merupakan milik negara.

Salah satunya adalah kampus Politeknik Caltex Riau di Rumbai yang kini diserahkan kepada yayasan, tidak lagi menjadi aset negara. "Laporkan itu ke polisi. Kalau tidak saya yang akan melaporkannya," demikian ocehan Nasir saat itu pad media.

Kemudian dilihat dari media sabangmerauke, M Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) pada Rabu (29/1/2020) lalu, secara terang-terangan meminta jatah corporate social responsibility (CSR) ke BUMN perminyakan tersebut.

Kepada Pertamina, Nasir menanyakan kenapa bantuan dari Pertamina untuk daerah pemilihannya di Riau II belum juga datang. “Apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan lelang mobil itu batal?”.

Menanggapi kegamangan publik itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengungkapkan, persoalan tersebut sangat serius lantaran menyangkut good corporate governance (GCG) Direksi PT PHR.

"Lapangan Migas Blok Rokan itu ibaratnya kelas bintang lima, jadi jangan dikelola seperti kaki lima," ungkap Yusri yang gusar dengan dugaan “konkow” tersebut kepada redaksi kabarriau/babe Rabu (25/5/22) pagi.

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, KPK, Jampidsus Kejagung dan Bareskrim Polri harus memberikan atensi khusus menelisik ini bersama Inspektur Utama Kementerian BUMN dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Pertamina untuk memeriksa kegiatan buka puasa pada 26 April 2022 di rumah M Nasir Demokrat itu.

"Kemudian tentunya harus segera melakukan audit forensik perangkat telepon seluler Dirut PHR 'Buyung' Jafee Suardin, VP SCM PHR Erwin Karow dan Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Migas Riau Azwir Effendy, untuk memastikan apakah apakah di antara waktu acara buka puasa hingga tanggal 27 April 2022 sebelum dikeluarkan penundaan tender menjadi tanggal 17 Mei 2022 ada berkomunikasi atau tidak?,” katanya Yusri.

Hal itu lanjut Yusri, “penting untuk mencari benang merahnya, termasuk membuka rekaman CCTV di rumah M Nasir Demokrat malam itu".

Audit forensik itu menurut Yusri penting untuk mengetahui pesan wa berbunyi "Penundaan ini hasil pertemuan saya dg Pak Buyung, pak Feri dan Bang Nasir di rumah nya tadi malam" itu sesungguhnya berasal dari siapa. Pesan itu diketahui beredar sebelum tender ditunda. Sebelumnya, Azwir Effendy membatah pesan wa itu berasal darinya.

Lebih lanjut, penyelidikan itu semua menurut Yusri penting untuk membantah rumor di antara pengusaha jasa penunjang Migas di Riau dan Jakarta terhadap adanya upaya membentuk kartel pengendalian seluruh tender di PHR.

"Ini bahaya dan Direksi serta Komisaris  Pertamina Holding bisa mengevaluasi Buyung Jafee apakah cukup pantas masih jadi Dirut PT PHR," tegas Yusri.**