Papua - Saya sangat bangga karena saudaraku Yan Mandenas terpilih menjadi anggota DPR RI dan bisa lanjutkan aspirasi masyarakat Papua di kancah Nasional, demikian ucap Ketua Komisi A DPRD Kab. Deiyai, Papua, Hendrik Onesmus Madai, ST, kemarin.

“Tentu sebagai wakil rakyat, saya yakin saudara sampaikan hal yang dibutuhkan oleh rakyat. Bukan yang dibutuhkan oleh kaum pejabat,” kata Hendrik Onesmus Madai, menyampaikan aspirasi rakyat Deiyai.

Alumni Universitas PGRI Adi buana Surabaya, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ini menyebut sebagai Wakil Rakyat dan berdiri bersama rakyat untuk melanjutkan aspirasi rakyat secara seutuhnya mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pemekaran provinsi Papua Tengah.

“Saudaraku, Satu hal yang tidak dibutuhkan oleh rakyat MEEPAGO adalah soal pemekaran provinsi Papua Tengah,” kata pemuda lulusan Jurusan Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) itu.

“Saudaraku, kehadiran saudara reses di wilayah MEEPAGO adalah momen yang paling tepat untuk mendengarkan keinginan masyarakat. Agar saudara sampaikan apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyat MEEPAGO kepada pemerintah pusat bahwa rakyat sangat menolak pemekaran provinsi Papua Tengah,” katanya dalam sebuah pesan yang dilihat redaksi kabarriau/babe, Sabtu (5/3/22). 

Ulas Hendrik, “karena hingga sampai saat ini pemerintah pusat belum memberikan kewenangan kepada DPRP Papua dan MRP untuk memperbaiki regulasi sebelum melakukan pemekaran wilayah”.

“Karena persoalan pemekaran sampai saat ini DPRP Papua atau MRP belum pernah ada rapat pleno membahas soal isu ini,” bebernya.

Ditingkatkan Hendrik, sebelum DOB terbentuk perlu menyelesaikan konflik yang masih terjadi di Papua. “Agar rakyat hidup tenang, damai dan aman. Karena, Justru pemekaran akan membuka masalah baru yang tak kunjung terselesaikan oleh semua pihak. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya”.

“Dan juga bahwa, selama ini DOB hanya untuk kepentingan elite di Jakarta juga hanya kepentingan elit lokal Papua demi jabatan karena itulah nurani rakyat dipaksakan agar rakyat Papua menerima DOB,” pungkas Hendrik Onesmus Madai.**