Kabar Riau - PT Pertamina Hulu Siak Serahkan Bagian Hak Kelola

PT Pertamina Hulu Siak Serahkan Bagian Hak Kelola

Roni
Share :
pt-pertamina-hulu-siak-serahkan-bagian-hak-kelola

Kabarriau.com, Pekanbaru - PT Pertamina Hulu Siak (PHE Siak) menyerahkan 10% hak kelola (Participating Interest/PI) Blok Siak kepada Pemerintah Daerah Riau, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016
Direktur Operasi dan Produksi PHE Siak, Ekariza dan Direktur Utama PT Riau Petroleum Siak, Suharyanto dan Gubernur Riau, H. Arsyadjuliandi Rachman turut hadir dalam acara tersebut. 

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi dan GM PHE Siak, Rizaldi Winant. ikut melakukan penandatanganan tersebut dilakukan di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Pekanbaru.

Direktur Operasi dan Produksi PHE Siak Ekariza mengatakan pihaknya siap mendukung penuh penyertaan 10% hak kelola kepada pemerintah daerah. "Ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk bersama-sama memajukan industri migas di Riau,” kata dia bahwa PHE harus memberikan hak kelola kepada Pemda Riau.berdasarkan siaran resminya, Selasa (7/8).

Dengan pengalihan PI ini, sinergi antara PHE Siak dengan PT Riau Petroleum Siak serta Pemerintah Daerah Riau diharapkan dapat memperlancar kegiatan operasi di Blok Siak. Alhasil bisa mendukung kebutuhan migas, khususnya di Riau.

PHE Siak merupakan operator Blok Siak. Kontrak blok ini berlaku efektif sejak tahun 2014. Wilayah operasi PHE Siak mencakup area sekitar 2.484 kilometer persegi di cekungan sumatera tengah yang terbagi menjadi 3 area yaitu Siak I (Buaya, Tanjung Medan), Siak II (Batang), dan Siak III (Jingga, Kelabu, Lindai, Rintis, dan Menggala South)Saat ini dua lapangan aktif dikelola PHE Siak yaitu Lapangan Lindai dan Lapangan Batang. Tahun 2018 ini PHE Siak telah melakukan pengeboran eksplorasi Kumis-2.

Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas BumiProses pengalihan hak kelola itu ditandai dengan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja Siak dengan PT Riau Petroleum Siak pada Selasa, (7/8).

Ketentuannya BUMD dapat menjadi mitra pemegang hak kelola paling banyak 10% dalam pengelolaan wilayah kerja migas yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan. Atas dasar itu, PHE harus memberikan hak kelola kepada Pemda Riau. (kbr.ron/*)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :