Kabar Riau - 4 NGO Laporkan 595 Perusahaan atas Dugaan Kejahatan Lingkungan 

4 NGO Laporkan 595 Perusahaan atas Dugaan Kejahatan Lingkungan 

Pimred
Share :
4-ngo-laporkan-595-perusahaan-atas-dugaan-kejahatan-lingkungan 

Kabarriau.com, Pekanbaru - Empat Non-governmental organizations (Organisasi Lingkungan) di Riau, yakni Jikalahari, Walhi, Eye on the Forest (Elang) dan Fitra melaporkan 595 perusahaan perkebunan sawit, Pertambangan dan Kehutanan ke Menkopolhukam dan negara-negara Eropa atas dugaan melakukan tindak pidana lingkungan. 

"Perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Riau kami laporkan karena diduga tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tidak memiliki izin lingkungan serta melakukan praktik kejahatan perusakan lingkungan setelah izin Hak Guna Usaha (HGU) berakhir dan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) tidak dilanjutkan. Selain itu ada juga perusahaan perkebunan yang menampung CPO diluar HGU perusahaan," ujarnya.

Menurut Made, dari temuan tim koalisi di lapangan, hingga kini ada beberapa perusahaan masih melakukan aktivitas pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, meskipun HGU sudah berakhir. “Perusahaan diduga melakukan land clearing (pembersihan lahan baru) sementara izin HGU telah berakhir dan belum diperpanjang,” ujarnya.

Made juga menggelar konperensi pers Senin (6/8) menyebutkan, beberapa perusahaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Permen ATR/Ka BPN No 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi, Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan dan perundang-undangan lainnya.

"Itu alasan yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk melaporkan perusahaan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan ke Menkopolhukam dan melakukan kampanye ke negara negara Eropa karena dugaan tindak pidana membuka lahan dan melakukan penanaman baru saat izin belum diperpanjang," kata Made.

Selain itu, kata Made lagi ada beberapa perusahaan juga tidak melaksanakan beberapa kewajibannya yang lain seperti membangun kebun plasma. Lalu persoalan dana corporate social responsibility (CSR) masih bermasalah dan bahkan tidak ditepati, serta tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal, 

Made juga menyatakan, koalisi NGO sepakat menyerukan untuk tidak membeli produk 595 perusahaan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambagan bermasalah. Menyerukan ke Luar Negeri (LN) seperti Eropa dan Amerika Serikat, China, Arab Saudi, India untuk tidak membeli produk yang dihasilkan oleh 595 perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di Riau ini.

"Produk kelapa sawit, kayu, hasil tambang dan lain-lain diperoleh dari kawasan hutan yang non prosedural, berkonflik dengan masyarakat hukum adat, dan lain-lain. Selain itu kami telah menyurati secara resmi ke sejumlah NGO di luar negeri. NGO luar negeri juga mengkampanyekan seruan boikot kepada konsumen. Biasanya konsumen di luar negeri sangat selektif dan tidak akan membeli produk bermasalah. Eropa dan Amerika Serikat sangat ketat tak mau sembarangan menerima produk Indonesia apalagi dari lokasi nonprosedural. Tapi China, India, dan Arab Saudi sangat kami sayangkan negara ini tidak taat hukum, masih saja mau menerima produk dari lokasi nonprosedural asal Riau," kata Made Ali.

Menurutnya, berbagai tantangan dalam memasarkan produk sawit pasar global sekarang ini tentu saja akan terus dihadapi. Salah satunya adalah pelarangan penggunaan minyak sawit dalam biodiesel yang sedang dicanangkan dan dibahas oleh parlemen Uni Eropa.

Isu deforestasi, isu yang paling disoroti oleh Uni Eropa, kata Made namun menurutnya, setelah masalah deforestasi selesai, akan banyak hambatan-hambatan yang akan ditemui ke depannya. Sawit adalah komoditas yang kompetitif dan akan semakin kompetitif. Produktivitasnya akan meningkat terus. "Akibatnya,  akan terus dengan minyak nabati di negara itu dan punya potensi untuk terus tergerus,” ujar Made.

Dia juga berharap arah kebijakan pemerintah semestinya lebih jelas terhadap sawit.  Menurutnya, ada tiga skenario terkait rencana kebijakan Uni Eropa. Pertama adalah skenario ideal yakni ada solusi permanen yang berorientasi pada SDGs. Kedua adalah skenario status quo dengan sistem sertifikasi yang saat ini di Eropa masih berlaku secara suka rela. "jika pemerintah tidak tegas skenario terburuk, yakni pelarangan minyak sawit (banning palm oil) terus terjadi,” tambah Made. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :