Kabar Riau - Target Pemko Batam, Rumah Liar 'Dibersihkan' 

Target Pemko Batam, Rumah Liar 'Dibersihkan' 

Pimred
Share :
target-pemko-batam-rumah-liar-dibersihkan 

Kabarriau.com, Batam - Sudah menjadi target Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan melakukan penataan terhadap keberadaan rumah liar (ruli) di wilayah yang berdampingan dengan negara Singapura dan Malaysia ini. 

Target 'pembersihan' dan penetiban dilakukan sejak tahun 2017 lalu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan terus melakukan penataan terhadap keberadaan rumah liar.. "Tahun ini kami akan menata perumahan liar. Sebelumnya sudah kita data," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Herman Rozie disejumlah media, Selasa (24/7)

Katanya, kegiatan penataan merupakan program kegiatan dinas baru sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan diperkuat lagi dengan Perda Kota Batam tahun 2016 terkait OPD baru. Permukiman dan Pertamanan bekerjasama dengan camat, lurah dan perangkat RT/RW setempat.

"Pada kawasan rumah kumuh juga dlakukan pendataan. Rumah di kawasan kumuh diawali dengan legalitas lahannya. Kalau ruli memang tidak ada legalitas," ujar dia.

Pendataan dan penataan yang dilakukan Pemko Batam selanjutnya bekerjasama dengan developer membangun beberapa pilihan hunian yang lebih layak. Rumah Susun (Rusun) atau rumah murah bersubsidi (RMB) nantinya bisa dipilih oleh warga. "Developer boleh bangun rumah mewah, tapi kami minta mereka spare untuk pembangunan rumah menengah ke bawah. Utamakan juga masyarakat yang tinggal di areal itu," kata Herman.

Menurutnya, pembangunan rusun atau rumah murah bersubsidi yang diutamakan untuk masyarakat kurang mampu di areal itu, juga ditujukan untuk menghentikan praktik-praktik penyewaan ruli di lapangan. Dari Pemko lebih kurang 37 twin blok rusun. "Tentunya kita upayakan bantuan pemerintah pusat untuk penambahan rusun baru. Dasarnya dari data ruli ini dulu. Terus ada lahan atau tidak. Makanya perlu didata," kata Herman.

Pemicu Timbulnya Rumah Liar

Rumah liar dianggap menghambat pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah seperti pembangunan jalan dan revitalisasi waduk, karenanya warga diminta segera pindah. Pemerintah sudah berupaya memindahkan warga yang tinggal di rumah liar ke rumah susun yang dikelola Pemkot Batam. Namun, jumlah warga yang membangun rumah ilegal juga terus bertambah. "Kami sudah berhasil memindahkan sekitar 3.000 warga yang tinggal di rumah liar ke Rusun. Tapi jumlah pertambahan Ruli lebih banyak lagi," kata Gintoyono Batong, Kepala Dinas Tata Kota Batam..

Sekarang ada 42.000 rumah liar (ilegal) dibangun di atas 60 lokasi tanah yang dikelola Badan Pengusahaan Batam Kepulauan Riau. ''Jumlah ruli rumah liar (ilegal) ada lebih dari 42.000 dan jumlahnya cenderung bertambah," kata dia.

Satu sisi pemerintah kesulitan mengajak warga pindah ke rusun, meskipun telah membuat kebijakan tinggal tanpa uang sewa untuk tiga bulan pertama. Gintoyono mengatakan kebijakan membebaskan uang sewa adalah rangsangan agar warga mau pindah dan tinggal di Rusun yang relatif lebih sehat dan nyaman.

Rumah susun dipersiapkan seperti di Tanjung Uncang, Piayu harganya pun sangat terjangkau. walikota Batam terus menerus menghimbau masyarakat yang ada di Ruli agar pindah ke rusun demi menjadikan kota yang bagus dan infrastruktur yang baik.

Ada juga warga yang enggan untuk segera pindah dari ruli. Seperti warga yang tinggal di Kampung Agas Sekupang, Kancil umumnya mereka enggan pindah ke rusun dan memilih bertahan di lingkungan ilegal. "Kami maunya tetap di sini saja. Dekat tempat usaha, sudah biasa di sini, jadi susah kalau pindah ke Rusun," kata beberapa warga diminta komentarnya. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :