Kabar Riau - Dukungan Pengusaha di Pilgub Riau Jadi Sorotan

Dukungan Pengusaha di Pilgub Riau Jadi Sorotan

Pimred
Share :
dukungan-pengusaha-di-pilgub-riau-jadi-sorotan

Kabarriau.com, Pekanbaru - Dukungan pengusaha pada salah satu pasangan calon (Paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2018 menjadi sorotan banyak pihak, bahkan dinilai sebagai pembajakan demokrasi.

Tomy Winata seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik Grup Artha Graha atau Artha Graha Network.didesas desuskan telah mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Syamsuar-Edy Natar Nasution dalam perhelatan Pilkada Riau.

Badan Pekerja Nasional (Bakernas) Investigation Corruption Indonesian (ICI) menilai bahwa tidak ada yang salah dari dukungan tersebut. "Kita ini di Indonesia, republik ini undang-undang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal memilih dan dipilih. Kita juga tidak bisa melarang sesorang mendukung orang lain," kata Darmawi saat dihubungi, Jumat, (20/7/ 2018).

Darmawi mengumpamakan Tomy Winata sama dengan pedagang atau petani lainnya, "jadi sah-sah saja jika dia memberikan dukungan pada pasangan nomor urut 1 tersebut," ujarnya.

"Tidak ada masalah, mau Tomy Winata, mau siapa kek dan tak jadi soal. Pokoknya Syamsuar-Edy Natar maju terus, nggak ada masalah dan tidak akan pernah goyah dengan isu-isu yang dibangun oleh pihak lawan. Paslon itu harus bekerja terus untuk membangun Riau lebih baik kedepan," ujarnya.

Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) ini balik menyikapi jika dukungan TW benar diberikan pada Paslon nomor satu dan ada maksud-maksud tertentu dibalik dukungan diberikan, jelas ada pembajakan demokrasi. Sebaliknya, jika tidak benar maksud-maksud dukungan tersebut justru Darmawi mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan dukungan tersebut.

"Kalau ada orang mendukung orang lain dilarang, berarti dia melanggar hak asasi manusia dong?" tutur dia.

Lebih jauh Darmawi menyikapi soal kebenaran dukungan TW kepada salah satu Paslon yang sudah menjadi buah bibir ditengah masyarakat Riau terkait dengan maksud memuluskan investasi semisal, lahan PT Prima Agro Sentosa (PAS) seluas 50.000 hektare, PT BIN, Pembangunan MAL di Purna MTQ yang tersangkut izin IMB serta hak usaha pakai 25 tahun ternyata menjadi 35 tahun, ini semua bisa disebut keterlibatan perusahaan Grup Artha Graha atau Artha Graha Network dalam kancah politik di Riau perlu diusut.

"Jika benar demikian tentu bisa disebut pembajakan demokrasi, yang intinya dukungan itu sebagai bentuk mengamankan aset perusahaan yang memiliki persoalan lahan dan lainnya, ini ya nggak benar lagi," terangnya.

Sejauh ini Tomy Winata, seorang pengusaha Indonesia yang sukses dan pengusaha yang  bergerak dalam bidang perbankan, properti dan infrastruktur, bidang komersiil serta pendiri Artha Graha Peduli, sebuah Yayasan sosial, kemanusiaan dan lingkungan yang sering turun membantu masyarakat di banyak daerah di Indonesia ini kelihatannya tenang-tenang saja. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :