Kabar Riau - Hutan Bakau Digunduli, Pengusaha Tak Bayar Pajak

Hutan Bakau Digunduli, Pengusaha Tak Bayar Pajak

Samsul
Share :
hutan-bakau-digunduli-pengusaha-tak-bayar-pajak

Kabarriau.com, Daik Lingga - Hutan Mangrove (Bakau) yang merupakan sekelompok tanaman yang hidup di garis pantai dalam jangkauan pasang surut air laut di Kabupaten Daik Lingga, Provinsi Kepulaua Riau (Kepri) kini sudah mulai terusik kelestariannya.

Kelestarian hutan Bakau ini menjadi dilema tersendiri bagi Pemkab Lingga, mengingat aktifitas penebangan kayu bakau sangat berdampak kerusakan hutan mangrove terhadap abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan, namun disisi lain ini adalah merupakan hajat hidup masyarakat.

Sementara upaya pelarangan penebangan kayu bakau ini tampaknya hanya setengah hati, terbukti aktifitas pembabatan bakau untuk industri arang di sejumlah wilayah Kecamatan Singkep Barat hingga Daik Lingga terus berlangsung.

Secara ekonomi, hutan mangrove dapat dimanfaatkan kayunya secara lestari untuk bahan bangunan dan arang. Selain itu, hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk industri peternakan lebah madu, ecotourisme dan kegiatan ekonomi lainnya.

"Persepsi dan cara-cara dalam pemanfaatan hutan mangrove cenderung bersifat merusak serta tidak mengindahkan asas-asas kelestraiannya," kata Sariman (50) salah satu tokoh warga di Desa Kampung Tengah.

Beberapa warga menilai, konservasi hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri, tambak dan peruntukan lainnya terjadi secara tidak terkendali. Bahkan penebangan hutan mangrove pun dilakukan secara semena-mena.

Mawardi, Kepala Desa (Kades) Resun Pesisir pernah mengakui, di Dusun Semarung yang merupakan wilayah pemerintahan desa nya telah berdiri sebuah pabrik industri dapur arang oleh pengusaha asal Pancur, Lingga Utara. Bahkan, dirinya mengaku untuk penebangan di wilayah tersebut pernah dilakukan pihak pengelola kepada dirinya untuk meminta izin, akan tetapi ia mengaku tidak berani mengeluarkan izin, dikarenakan bukan kewenangannya.

“Saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dulu, memang masyarakat di dusun itu (Semarung) ada memang yang menebang bakau untuk membuat arang memenuhi kebutuhan. Bahkan saya mendengar kini hadir pula pengusaha lain yang bergerak usaha sama,” ungakpnya belum lama ini. 

Warga menyebutkan Bakar salah satu pengusaha arang yang hasilnya dipasok ke Batam. Sedangkan Bakar sendiri dikonfirmasi lewat ponselnya mengaku usaha kayu bakar (arang) yang digelutinya dibawah kepengurusan koperasi. Namun Ia enggan menyebutkan nama-nama pengurus koperasi yang disebutkannya.

Sementara itu, Fir (40) salah seorang warga di Lingga mengatakan, saat ini dengan keterbatasannya lapangan kerja yang ada, apapun pasti dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti halnya menebang kayu bakau untuk industri arang. “Walaupun harganya murah, pasti dikerjakan masyarakat tempatan. Mau kerja lain kan susah,” ucapnya.

Mangrove merupakan sumber daya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai ruang berkembangbiaknya sumber daya ikan, ”sabuk hijau” ketika bencana, pencegah laju abrasi pantai, hingga bahan bakar kayu. Namun, tetap saja perlindungan mangrove tak optimal. Pada hal sudah jelas pelaku perusakan hutan bakau diancam pidana penjara 2-10 tahun dan pidana denda Rp2 miliar hingga Rp 10 miliar.

Hasil pantauan di lapngan, saat ini adapun sejumlah wilayah yang pernah menjadi tempat pengelolaan industri dapur arang di Lingga yakni, di Desa Semarung, Kudung, Kelumu, dan yang saat ini masih diketahui beroperasi yaitu industri dapur arang di Tanjung Komeng.

Pengusaha Arang tak Bayar Pajak

Pengusaha dapur arang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga diinformasikan usaha dapur arang yang dikelola dengan melakukan penebangan di hutan mangrove diduga tak bayar pajak.

Sistim pengelolaan penebangan hutan bakau atau mangrove, biasanya pihak pengelola dapur arang hanya membelinya dari masyarakat seharga Rp350 ribu per tonnya. Namun beberapa pengusaha arang mengaku telah menyetorkan uang pajak pada pihak Koperasi Mangrove Lingga Lestari.

Dalam satu bulan beroperasi, dapur arang dapat menghasilkan puluhan ton arang untuk diekspor dan ke-24 dapur arang yang disebutkan oleh Badan Lingkungan Hidup tersebut. Hasil pantauan di lapangan, kantor koperasi ini sendiri tidak diketahui keberadaannya di Dabosingkep. Bahkan, sebagian masyarakat mengatakan kantor Koperasi tersebut tidak pernah terlihat adanya aktivitas. Bahkan alamatnya di Daiklingga pun mereka tidak tahu. (kbr.hen/*)
 


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :