Kabar Riau - IPSPK3 RI Nilai Ekspor Ikan Napoleon Kejahatan Kriminal Ekonomi

IPSPK3 RI Nilai Ekspor Ikan Napoleon Kejahatan Kriminal Ekonomi

Pimred
Share :
ipspk3-ri-nilai-ekspor-ikan-napoleon-kejahatan-kriminal-ekonomi

Kabarriau.com, Lingkungan - Aktivis Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi, dan Kriminal Ekonomi (IPSPK3) RI tidak sependapat soal dibukanya pintu ekspor ikan napoleon ke luar negeri. 

Sebelumnya, sebanyak 1.000 ekor ikan napoleon asal Natuna diekspor ke Hongkong melalui jalur laut, Ir Ganda Mora, Ketua DPP IPSPK3 RI menilai itu kejahatan kriminal ekonomi. 

"Dibukanya kran ekspor ikan napoleon dari Kabupaten Natuna dan Anambas bukan hanya menguntungkan bagi negara, khususnya bagi nelayan lokal, namun sduah menyalahi perizinan perikanan dan kelautan," sebutnya, Minggu.

Ekspor perdana yang digelar awal Februari 2018 itu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menilai dibukanya ekspor napoleon lewat jalur laut, dari sisi ekonomi nelayan bisa meningkatkan devisa.

Namun Ganda Mora menilai, walaupun Izin ekspor itu diberikan lintas kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dikatakan sudah tidak sesuai, "kita pertanyakan pihak kepolisian di Mabes Polri apakah ini tidak merupakan kejahatan kriminal ekonomi," sebutnya.

Masalahnya, kata dia lagi, Napoleon status dilindungi secara terbatas, ini diyakini ikan napoleon memiliki kesempatan berkembang biak. Dia mengaku sumber daya ikan ini mengalami kondisi kritis, langka, dan terancam populasinya. "Faktor pemijahan ikan ini rendah dan jika dieksploitasi besar-besaran bisa menjadi penyebab utama semakin menurunnya jumlah populasi ikan yang juga dijuluki King of Ocean ini. 

Menurutnya, jika pintu ekspor dibuka demi keseimbangan kepentingan ekonomi lalu apakah nanti konservasi bisa tetap dijaga. "Ekspor ikan napoleon itu hanya boleh dilaksanakan sesuai koridor peraturan yang berlaku," tandasnya.

Aturan yang ditegakkan mestinya, kapal angkut komoditas ekspor berbendera asing harus mempunyai izin pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan, ikan napoleon yang diekspor harus betul-betul berasal dari pembudidayaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal dan eksportir harus mengantongi izin pengedar satwa dari otoritas terkait.

"Mungkin, proses pemindahan (komoditas ekspor) harus dicatat dan berada di bawah pengawasan pihak BKIPM, Pengawas Perikanan, dinas terkait serta pihak berwenang lainnya," usul Ganda.

Sumber di dilapangan menyebutkan, lebih dari ribuan ikan napoleon hasil sea ranching di Natuna serta Anambas menumpuk. Dengan dibukanya pintu ekspor ikan ini potensi ekonomi yang ada di Natuna dan Anambas ikut mendongkrak ekonomi nelayan setempat. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :