Kabar Riau - Pemkab Bengkalis Kejar Target Pajak Dari Peningkatan NJOP

Pemkab Bengkalis Kejar Target Pajak Dari Peningkatan NJOP

Admin
Share :
pemkab-bengkalis-kejar-target-pajak-dari-peningkatan-njop

Advertorial - Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bengkalis akan memacu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu akan dihitung dari Nilai Penjualan Objek Pajak (NJOP.

Hal ini dijelaskan Kepala UPT Kabupaten Bengkalis Dicky Walif SE,MM pasalnya beliau melihat masih banyak sumber-sumber pemasukan daerah yang selama ini belum tergarap dengan maksimal.Dijelaskannya bahwa penetapan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu berdasar pada Surat Keputusan Bupati Bengkalis yang sudah dikeluarkan pada tahun 2017 lalu.

Selama ini PAD Kabupaten Bengkalis mengandal sektor minyak dan gas (Migas), yang kini terus mengalami penurunan seiring dengan anjloknya harga minyak dunia.

"Terhitung sejak tahun 2015, realisasi pendapatan Kabupaten Bengkalis hanya 87,95 persen atau sebesar Rp3.98 T dari target sebesar Rp4.53 T," Jelasnya, Selasa (19/6/18).

Kemudian di tahun 2016 lanjutnya, hanya terealisasi 79,42 persen dari target pendapatan sebesar Rp4.266 T, di tahun 2017 hanya terealisasi 79,12% atau sebesar Rp3.14 T dari target pendapatan sebesar Rp3.97 T.

"Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan memiliki potensi yang besar bagi kabupaten Bengkalis, yang mana sektor ini didorong bertujuan meningkatkan PAD kita," Jelasnya, Selasa (19/6/18).

Lanjut dia, berdasarkan rekapitulasi penerimaan PBB P2 tahun 2017 lalu, yang dihimpun pada setiap kecamatan realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2017 masih belum mencapai target yang diharapkan di setiap kecamatan diharapkannya tahun 2018 ini pajak disektor PBB ini akan meningkat seiring kesadaran masyarakat membayar pajak.

Tercatat penerimaan PBB P2 akhir bulan November 2017 sebesar 141,418 lembar SPPT dan yang terealisasi sebesar 45.718 lembar SPPT itu kemudian tersisa 95.700 lembar SPPT.

"Masukan dari penerimaan PBB khususnya sektor P2 pada setiap kecamatan merupakan tanggung jawab kita semua," Ujarnya.

Dalam pelaksanaan penyampaian PBB P2 itu lanjutnya, akan dilakukan oleh kepala desa selaku penanggung jawabnya atau petugas pemungut PBB (kolektor) yang telah ditunjuk oleh mereka.

"Mereka nantinya akan berkerjasama dengan ketua RW dan RT setempat dalam wilayah kecamatan masing-masing," jelasnya.

Selain itu salah satu upayanya adalah dengan kembali melakukan pendataan pada tahun 2018 mendatang terhadap sekitar 104 ribu wajib pajak, juga diantaranya, dari sektor PBB perkotaan pedesaan, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan ini akan dilakukan secara masif.

Oleh karena itu dari hasil pendataan tersebut Bapenda Bengkalis akan melakukan perbaikan data dan nilai objek pajak tersebut, pasalnya sejak beberpa tahun lalu belum dilakukan pendataan dan perbaikan nilai objek pajak sesuai dengan peraturan, itu dapat dilakukan perubahan sampai tahun 2018 ini.

"Nah setelah pendataan di tahun ini, dan tahun akan datang direalisasikan pendapatan diperkirakan bisa mencapai Rp19 miliar,katanya.

Namun kajian ini tentunya setelah pendataan dilakukan pihak berkenan, tidak begitu saja melakukan kenaikan nilai pajak PBB. Apalagi jumlah SPT PBB di Bengkalis baik perkotaan maupun perdesaan sudah ada diterbitkan lebih dari 100 ribu lembar.

"Data yang didapat akan dilakukan kajian terlebih dahulu oleh tim ahli hasil kajian ini nantinya yang akan ditetapkan melalui peraturan bupati, besaran nilai pajak yang akan dinaikkan. Penilaian kita pendapatan dari PBB ini sangat potensial," Jelanya.


Dewan Minta Aparat Gotong Royog Genjot Pajak.

Sementara itu ditempat terpisak Ketua Komisi III Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis Indrawan Sukmana menyebutkan keberhasilan penerimaan PBB merupakan salah satu penilaian setiap kepala daerah kepada lurah dan kepala desa, dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pembinaan kepada masyarakat untuk bergotong royong dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah (PAD) ini tentunya berkat kerjasama mereka ini," Jelasnya Rabu (20/6/18).

Di samping itu jelasnya, tarif pajak yang diterapkan selama ini juga dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perlu perhatian khusus, sebagai contoh, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesan (PBB P2) di Kota Bengkalis hanya senilai Rp19.000 pertahunnya ini akan ditingkatkan sehingga pendapatan daerah di Bengkalis disektor ini menjadi lebih baik.

"Perlu peningkatan NJOP dan pemutakhiran data zona nilai tanah dan daftar komponen biaya bangunan,' Jelasnya.

Disebutkannya PBB P2 yang di setor masuk kas pajak daerah nantinya akan di kembalikan ke masyarakat, melalui pembangunan dan program kepala daerah untuk membangun daerah yang langsung dinikmati masyarakat.

"Melalui program dana masuk desa seperti, Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil pajak, retribusi dan dana ini, masyakat akan merasakan hasilnya untuk itu pemerintah kami dorong terus mengejar pajak dari NJOP ini,” Ujar dewan yang dekat dengan massanya ini.

Lanjut dewan bersahaja ini, pendapatan daerah terus akan digenjot, terutama selain pajak bangunan juga dari sektor pajak retribusi daerah yang juga menjadi perthatian kita bersama.

Selain pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, sumber-sumber potensi pajak dan retribusi daerah yang masih mungkin digali antara lain dari penambangan pasir dan penetapan kawasan pertambangnan rakyat di wilayah Sumatera, industri kelapa sawit, usaha perkebunan dan perhutanan serta usaha perikanan yang terus berkembang.

"Selama ini pasir kita dikeruk dengan ilegal, pastinya PAD ini seperti dicuri," katanya.

 

Usulan Tokoh Masyarakat

Sementra itu Tokoh masyarakt Bengkalis, Effendy Basri menyebutkan sebaiknya pajak yang dikelola pemerinta Bengkalis tidak memberatkan masyarakat, diharapkannya pemerintah melirik pemasukan PAD dari sektor yang selama ini tidak terjamah seperti tambang pasir yang kurang tergarap dengan maksimal.

Karena itu lanjut tokoh ini, dalam upaya memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, khususnya kepada Wajib Pajak (WP), seharusnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis menjajaki kerjasama layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dengan Bank berplat merah, agar akses masyarakat melakukanpembayaran lebih mudah.

Melalui jasa perbankan ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya di tempatnya masing-masing melalui bank yang menjalin kerja sama dengan Bapenda di daerah ini apalagi banyak warga yang tinggal jauh dari kantor pemerintahan Bengkalis.

"Seperti kita tahu sebelumnya Bapenda Kabupaten Bengkalis sudah menjalin kerja sama dengan Bank Riau Kepri. Ini tentunya sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk membayar PBB P2 melalui Bank daerah ini, nah selanjutnya diharapkan pemerintah menambah Bank lain agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi masalah PBB ini, tentunya dengan lokasi terdekad memajukan daerah warga Bengkalis tidak akan keberatan melakukkan pembayaran di Bank selain Bank Riau Kepri," Harapnya.

Dimana kerjasama dengan pihak perbankkan ini diharapnya, sejalan dengan Visi Misi Bapenda Kabupaten Bengkalis, yaitu “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Sistem Berbasis Teknologi Informasi Guna Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bengkalis”.

"Pokoknya kami sebagai masyarakat kepada Bupati dan perangkatnya untuk menerapkan pajak ini sesuai dengan kemampuan warga, pikirkan daerah lihat nasib warganya," Pungkasnya.**ADV Romi


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :