Kabar Riau - KPK Tetapkan PT Tradha Jadi Tersangka

Terlibat Pencucian Uang

KPK Tetapkan PT Tradha Jadi Tersangka

Samsul
Share :
kpk-tetapkan-pt-tradha-jadi-tersangka

Kabarriau.com, Jakarta - PT Tradha jadi tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait kasus Bupati Kebumen.

"Berdasarkan pengembangan penyidikan perkara sebelumnya, KPK menemukan dugaan TPPU yang dilakukan oleh sebuah korporasi," terang Komisioner KPK Laode M Syarif saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/5).

KPK temukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT Tradha terkait dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad.

Sebelymnya KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. Dari pengembangan itu, KPK menemukan fakta dugaan, Yahya merupakan pengendali PT Putra Ramadhan atau PT Tradha.

Perusahaan itu secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan proyek di Pemkab Kebumen. Ikut dengan meminjam 'bendera' lima perusahaan lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas.

"Sehingga, seolah-olah bukan PT Thrada yang mengikuti lelang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dugaan tindak pidama korupsi berupa kepentingam dalam pengadaan," terangnya.

KPK pun akhirnya menemukan dugaan TPPU yang diduga dilakukan oleh PT. Tradha. KPK kemudian menetapkan PT Tradha tersebut sebagai tersangka TPPU. Perusahaan ini disangkakan melanggar pasal 4 dan atau pasal 5 Undang-Undang (UU) No. 8/2010 tentang Pencegahan san Pemberantasan TPPU.

"Dalam penyidikan ini, KPK juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi," jelas Laode.

KPK mengingatkan para pelaku bisnis untuk secara serius melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang. Itu karena tidak dilakukannya upaya tersebut menjadi unsur penilai kesalahan korporasi. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :