Kabar Riau - Riau Berupaya Bangkit

Ekonomi Menurun

Riau Berupaya Bangkit

Roni
Share :
riau-berupaya-bangkit

Kabarriau.com, Pekanbaru - Pertumbuhan ekonomi Riau mulai menurun dari 5,5 persen 2011, Pemprov Riau mulai melakukan langkah antisipasi hingga  2017 menjadi angka 2,71 persen dan tahun 2018 ditargetkan 3,73 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau H Rahmad Rahim menerangkan pertumbuhan ekonomi Riau mulai menurun dari 5,5 persen 2011 jadi 3,7 persen 2012 hingga 2,4 pada 2013. Kecenderungan penurunan ini sampai titik nadir pada 2015. Pemprov Riau mulai melakukan langkah antisipasi sampai sekarang menunjukkan tren terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau 2017 pada angka 2,71 persen dan tahun ini ditargetkan 3,73 persen.

Pemprov membagi pagu anggaran APBD provinsi ke seluruh kabupaten/kota. H Rahmad Rahim didampingi sekretaris dan jajaran kepala bidang memaparkan Bappeda Provinsi Riau tahun ini masuk 10 besar nomimator terbaik perencana pembangunan daerah tingkat nasional. Sampai saat ini telah memasuki tahap tiga sebagai bagian terakhir penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Ekspos dilakukan di kantor Bappenas Jakarta 17 April kemarin. Ini menjadi kali ketiga Bappeda Riau masuk sebagai nominator perencanaan terbaik dari seluruh provinsi di tanah air.

Dia menguraikan perihal capaian kinerja Pemprov Riau, hampir seluruh daerah penghasil migas dan sawiit pada 2014/2015 mengalami kontraksi. Di mana semua daerah ini sejak 2012 pertumbuhan tren ekonomi yang terus menurun. Harga migas, lifting minyak dan harga sawit yang turun,  merupakan penentu utama penurunan pertumbuhan ekonomi Riau pada 2015 merupakan titik nadirnya. Hal ini juga diperparah dengan persoalan asap yang mendera Riau di saat yang bersamaan. "Tapi kami tetap optimis dengan tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2016-2017)," sebutnya yang dimuat Riau Pos.

Gubernur Riau sejak 2016 melakukan switching (pergeseran) fokus sektor pembangunan ke sektor pariwisata berbasis budaya. 2016/2017 perhatian Pemprov Riau untuk wilayah pesisir ditujukan ke pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. selain itu Riau mempunyai potensi garis pantai 2.713 KM dan hal ini belum tergarap secara maksimal. "Kami yakin dengan fokus pada sektor-sektor ini, pendapatan daerah faktor kesejahteraan masyarakat dan daya saing masyarakat terhadap pengaruh ekonomi global akan meningkat," terangnya

Berdasarkan Perda Nomor 1/2018 tentang revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019, Gubernur Riau punya 9 misi. Pertama meningkatkan pembangunan infrastruktur, kedua meningkatkan pelayanan pendidikan, ketiga meningkatkan pelayanan kesehatan, keempat menurunkan kemiskinan, kelima mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik. Kemudian keenam pembangunan masyarakat berbudaya Melayu, beriman dan bertakwa, memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, meningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata dan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

Total selama 2014-2017 Pemprov Riau sudah membangun dan meningkatkan ruas jalan sampai 665,73 KM. Pada 2017, diketahui total jalan dalam kondisi baik di Riau sepanjang 1.406,63 KM. Dibanding 2015 silam, ruas jalan rusak berat provinsi pada angka 739,70 KM.

Peningkatkan pembangunan infastruktur ini lebih memprioritaskan fungsional jalan sehingga ruas jalan dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Alokasi anggaran sepanjang 665,73 KM ini sudah digelontorkan Rp3,6 triliun selama 2014-2017.

Selain jalan, terkait infrastruktur juga disiapkan pembangunan dan peningkatan jembatan. Total selama 2014-2017, sudah 51 jembatan yang dibangun dengan anggaran Rp577,9 miliar dan berhasil membuka ratusan desa terisolasi. Juga dibangun perumahan dan permukiman yang memasuki jumlah 4 ribu unit tersebar di seluruh kabupaten/kota untuk Rumah Layak Huni (RLH).

Bidang kelistrikan, rasio elektrifikasi untuk Provinsi Riau memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan. 2015 rasio elektrifikasi 78,62 persen dan 2017 mencapai angka 85 persen. Insya Allah pada 2019 dengan program yang terus mendorong PLN untuk mencapai target 100 persen desa telah teraliri listrik di Riau.

Pelayanan rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum juga sedang disiapkan proyek SPAM Durolis (Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis). Program ini diharapkan mampu meningkatkan persoalan pelayanan air bersih di tiga kabupaten yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih yang layak konsumsi.

"Ke depan kita juga akan fokus memenuhi SPAM regional Pekanbaru-Kampar dan SPAM regional Inhu-Inhil. Pemprov Riau dalam tiga tahun terakhir juga telah mengalokasikan dana cukup besar untuk membantu penyehatan PDAM di seluruh kabupaten/kota," ujarnya.

Selain tu kita berhasil menyelesaikan beberapa proyek dan utang yang belum tuntas. Seperti Stadion Utama Riau yang dibangun 2012 silam, 2017 juga sudah dilunasi dengan anggaran mencapai Rp264 miliar. Dengan demikian stadion ini tentunya sudah dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas. Kemudian proyek pekerjaan pembangunan jembatan Siak IV Insya Allah akan diselesaikan tahun ini. Untuk memperpendek jarak Pekanbaru dan Rumbai.

"Kita sangat fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau. Indikator IPM ini menunjukkan seberapa berhasil kita membangun di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM Provinsi Riau 2016 menempati peringkat keenam di tanah air. Kita bisa berbangga hati karena tren IPM ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan angka signifikan," jelasnya.

2015 IPM Riau hanya 70,84. Di tahun 2016 meningkat menjadi 71,24 dan pada tahun 2017 IPM kita mencapai 91,97. Alokasi anggaran pendidikan melalui bantuan keuangan selama tiga tahun terakhir Rp1,65 triliun sudah digelontorkan ke kabupaten/kota. Pelayanan kesehatan, indikator angka harapan hidup masyarakat Riau juga terus menunjukkan tren meningkat. 2014 angka harapan hidup di Riau baru 70,76 tahun, kemudian 2017 meningkat menjadi 71,20 tahun dan 2018 ditargetkan menjadi 71,33 tahun.

Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan kami fokuskan pada peningkatan pelayanan di RSUD, RSJ Tampan dan RS Petala Bumi serta institusi kesehatan lainnya. Kami juga memperkuat pelayanan di Puskesmas, bidan desa melalui bantuan keuangan. Pemprov Riau tetap konsisten menganggarkan alokasi sektor kesehatan 10 persen dari pagu APBD tiap tahun.

Bantuan keuangan kabupaten/kota pada prinsipnya dilaksanakan untuk mencapai target-target di RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 yang bukan merupakan kewenangan Pemprov Riau. Bankeu ini diusulkan oleh bupati/wali kota dan juga berdasarkan hasil reses teman-teman DPRD Provinsi Riau. Kebijakan bankeu adalah  kebijakan gubernur yang tertuang dalam keputusan gubernur dan merupakan hasil dari sebuah proses mekanisme perencanaan yang kita kenal dalam musrenbang provinsi dan merupakan upaya percepatan pencapaian target-target indikator pembangunan Provinsi Riau. Sekali lagi kami tegaskan bahwa bantuan keuangan ini akan diberikan sepanjang mendukung indikator prioritas provinsi.

"Kami menyadari bahwa Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi adalah wajah Provinsi Riau. Oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir kami sangat memperhatikan pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Kita juga sama-sama tahu tidak banyak yang bisa dilakukan Pemko Pekanbaru karena keterbatasan anggaran mereka," ujarnya.

Total alokasi anggaran Pemprov Riau melalui bantuan keuangan ke Pemko Pekanbaru sebesar Rp586,1 miliar. Ini di luar dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang berada di Pekanbaru antara lain melanjutkan pembangunan jembatan Siak IV, pembangunan dua fly over sekaligus di Simpang SKA dan Pasar Pagi Arengka. Kemudian pembangunan Masjid Raya di tepian sungai Siak sekitar Jembatan Siak II dan drainase utama untuk pencegahan banjir.

Pemprov juga menyalurkan bantuan ke desa sesuai kemampuan keuangan daerah. Tahun 2018 digelontorkan Rp100 juta per desa dan diserahkan sepenuhnya untuk desa dalam optimalisasi peran pemerintah desa. Selain itu, dana ini kami arahkan kepada penyiapan SDM aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Sehingga nantinya mereka tidak terjebak dalam kasus hukum karena pengelolaan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

"Kita semua sepakat bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan. Melalui kebijakan Presiden Joko Widodo, dana pemerintah pusat yang digelontorkan ke desa sudah mencapai Rp1 miliar per desa per tahun. Belum lagi dana pemerintah kabupaten yang digelontorkan ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tapi di sisi lain kesiapan aparat desa dalam pengelolaan keuangan ini, belum seperti yang diharapkan sehingga kita khawatir hal ini akan membawa kepada konsekuensi masalah hukum. Oleh sebab itu pemprov lebih fokus kepada penyiapan SDM aparatur yang kompeten," sebutnya.

Kalau dari segi besaran anggaran, APBD kita yang dari tahun ke tahun terus menurun sementara kita memiliki 1.592 desa di Provinsi Riau. APBD kita tak mungkin memberi besar, misalnya Rp1 miliar per desa, kalau ditotal 1.592 desa itu bisa mencapai angka Rp1,59 triliun anggaran yang dibutuhkan. Sementara kemampuan keuangan kita untuk belanja langsung saat ini hanya berkisar sekitar Rp3 triliun yang harus kita fokuskan kepada urusan wajib Pemprov Riau sebagaimana yang diatur dalam UU 23/2014 di antaranya memenuhi mandatori kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen, serta syarat pemenuhan standar pelayanan minimal masing-masing urusan pemerintahan seperti infrastruktur, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. "Yang perlu kami tekankan adalah bahwa bantuan keuangan Pemprov Riau kepada kabupaten/kota pada hakikatnya secara tidak langsung adalah bentuk wujud nyata pembangunan desa," ujarnya.

Garis pantai Riau sepanjang 2.713 KM yang terbentang merupakan potensi yang mulai kami gali di sektor pertanian, perkebunan termasuk perikanan dan kelautan. Berbagai potensi ikan, kerang, kepiting, tiram, perikanan tangkap, perikanan budidaya yang selama ini belum optimal menjadi fokus pembangunan dalam tiga tahun terakhir ini. Ke depan sektor-sektor ini akan terus kita kembangkan menjadi manufaktur sehingga meningkatkan nilai daya saing dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sepanjang 2015-2017 lalu, Pemprov Riau sudah berhasil mengumpulkan 47 penghargaan dari kementrian/lembaga hingga kepala negara. Bahkan terakhir Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau berhasil meraih prestasi pelayanan publik terbaik se-Indonesia melalui inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain proses pengurusan perizinan berbasis Android. Di samping itu walaupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum disahkan, realisasi investasi di Provinsi Riau menempati peringkat sembilan tertinggi di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) juga berhasil diantisipasi dengan sinergi bersama seluruh pihak termasuk masyarakat. Setelah 18 tahun Riau mengalami bencana asap, sejak 2016 ini, Riau sudah tidak ada asap lagi, bisa dinikmati udara segar sampai sekarang. "Perda RTRW kita targetkan tuntas di akhir April. Tentunya dengan adanya kepastian hukum dalam tata ruang antrean investasi yang tertunda selama ini akan segera terealisasi dan apabila investasi sudah terealisasi maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi tentu akan semakin meningkat. Multiflier effect terhadap kesejahteraan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Ini prestasi tersendiri karena sudah sejak 2007 proses pengesahan RTRW ini mengalami jalan berliku dan tak pernah tuntas. (kbr.ron/*)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :