Kabar Riau - PT Indo Inter Intraco Tabrak Peraturan Menteri ESDM

PT Indo Inter Intraco Tabrak Peraturan Menteri ESDM

Roni
Share :
pt-indo-inter-intraco-tabrak-peraturan-menteri-esdm

Kabarriau.com, Daik Lingga - PT Indo Inter Intraco (PT III), perusahaan pertambangan pasir di Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Daik Lingga, kepulauan Riau (Kepri) di duga melanggar Peraturan Menteri ESDM. 

Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mineral dan Batu Bara seharusnya tidak dilanggar para pengusaha pertambangan. Perusahaan PT III ini melakukan aktivitasnya persis dipinggir pantai. Selain itu, aktivitas perusahaan tersebut juga melanggar Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kepri yang menyebutkan tidak sedikitpun wilayah di Kabupaten Lingga diperuntukan untuk lokasi pertambangan.

Pada Peraturan Menteri ESDM disebutkan untuk areal pertambangan jaraknya harus lebih dari 150 meter dari bibir pantai. Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) dan intansi terkait Badan Lingkungan Hidup (BLH) maupun Dinas Pertambangan kelihatannya tidak pernah turun langsung kelapangan, sehingga kondisi ini membuat warga setempat mulai menyorotin aktifitas perusahaan.

Akses jalan yang digunakan perusahaan mengalami kerusakan, masyarakat menyebutkan tidak ada perawatan sama  sekali, sehingga ketebalan debu mencapai 20 centimeter (cm). "Ini menyebabkan debu yang luar biasa karena tidak ada perawatan siraman air," kata Aji, warga di Kota Lingga.

Masyarakat mersa kecewa dan menganggap sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan sebelumnya. Disamping PT III menambang. pernah berjanji akan membantu dan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

"Itu salah satu kesepakatan yang dibuat, apa lagi lokasi yang dikeluarkan izin penambangan pemprov Kepri ini hanya berjarak sekian meter saja dari pinggiran pantai maupun pinggiran sungai yang bermuara tepat ke perkampungan Desa Marok Kecil, begitu juga dengan hal pertambangan yang infomasnya perizinannya untuk galian C, namun fakta di lapangan ada juga tanah sebagai campuran yang dikeruk tidak jelas dari mana," ungkap beberapa warga. 

Lokasi Tambang PT III di wilayah Tanjung Keruing, Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep Selatan itu dinilai tidak layak untuk ditambang. Dimana sebelah bujur selatan hanya berjarak sekian puluh meter saja dari pinggiran pantai dan sebelah bujur Utara sekian puluh meter juga dari pinggiran sungai. "Jadi sangat besar kemungkinan kedepannya perkampungan Desa Marok Kecil akan terpisah dari pulau Dabo ini," tutur warga.

Aktivitas penambangan pasir di Desa Marok Kecil  yang berujung pada konflik agraria memang sering terjadi..Aktivitas penambangan menimbulkan pro dan kontra karena merusak jalan yang sering di lalui oleh masyarakat Desa Marok Kecil.sehingga memicu konflik antara pihak yang pro dan kontra terhadap penambangan tersebut. 

Konflik yang terjadi di Marok kecil jika tidak cepat di atasi akan berpengaruh pada Perekonomian Kabupaten Lingga yang mana penambangan Pasir tersebut juga sebagai sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.

Masyarakat yang kurang puas terhadap janji yang di berikan oleh PT III akan melakukan hal-hal yang dapat menjadikan situasi Kamtibmas di Desa Marok Kecil tidak kondusif dan juga aktifitas penambangan akan terganggu. 

Ditempat terpisah, Kepala DLH Lingga Junaidi Adjam mengaku telah mendapat informasi, bahwa aktivitas perusahaan tersebut dilakukan tidak jauh dari bibir pantai. ”Terima kasih informasinya, segera kami akan bentuk tim untuk langsung meninjau ke lokasi pertambangan. Jika memang tidak sampai 100 meter dari bibir pantai tentu hal ini tidak diperbolehkan,” kata Junaidi.

Ia menjelaskan, sesuai UKL/UPL yang pernah dilakukan untuk aktivitas PT Indo Inter Intraco harus lebih dari 100 meter dari garis pantai. Jika fakta dilapangan nantinya tidak sesuai UKL/UPL, tentu telah menyalahi aturan yang berlaku dan sudah ditentukan pemerintah.

”Saat pembukaan lahan tambang, kami pernah meninjau dan sepengetahuan kami hanya pembuatan jalan untuk aktivitas pengangukutan pasir ke pelabuhan yang menyusuri pantai,” kata Junaidi.

Ia juga menegaskan, jika hasil tinjauan menunjukan bahwa aktivitas pertambangan pasir tidak sesuai ketentuan. Maka pihaknya akan melayangkan surat di Dinas Pertambangan Kepri, agar mengevaluasi izin pertambangan yang dimiliki PT Indo Inter Intraco.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekaligus menjabat Plt Sekda Lingga Junaidi Adjam kepada wartawan mengatakan, DLH Lingga sudah melakukan pemantauan di lapangan atas aktivitas PT III.

Pihak perusahaan hanya belum memiliki dokumen, untuk pembukaan jalan sebagai penunjang aktivitas pertambangan. ”Kami sudah meminta pihak perusahaan untuk membuat dokumen pembukaan jalan dan pelabuhan yang mengeluarkan IUP adalah Pemprov Kepri,” katanya. (kbr.ysf/*)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :