Kabar Riau - Pengemplang Pajak Sawit 'Digebuki'

Pengemplang Pajak Sawit 'Digebuki'

Pimred
Share :
pengemplang-pajak-sawit-digebuki

Kabarriau.com, Jakarta - Pelaku besar industri sawit yang diduga pengemplang pajak selain sudah diendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat hukum dan pemerintah daerah ikut menyoroti.

Terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ikut menilai, dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pungutan industri sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan KPK telah mencium adanya praktik itu  merupakan hal yang sah-sah saja. 

"Kalau menurut saya, kalau KPK punya temuan ya silahkan saja. Kalau itu (transparansi laporan dana sawit), tanyakan saja ke BPDP-KS," ujar Sri Mulyani di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian saat ditanya wartawan, Selasa. 

Sri Mulyani mengaku sangat mendukung bila KPK mampu merampungkan kajiannya dan membuat transparansi penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana pungutan sawit yang dikelola BPDP-KS terwujud.

Kini aparat hukum ramai-ramai menyoroti ketidak jujuran pelaku pengusha sawit dan dari sisi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya juga akan ikut mengawasi dan menegakkan tonggak keadilan penggunaan dana pungutan sawit tersebut. 

"Adil itu berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya sementara petani tidak mendapat bagiannya atau justru semua risiko langsung kena ke petani," kata Sri Mulyani. 

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, industri sawit merupakan industri yang memiliki potensi dan sumbangan besar terhadap negara, sekaligus menjadi tempat bersandarnya para petani, pelaku usaha hingga masyarakat luas sehingga harus adil ke semua pihak dan berkelanjutan. "Sehingga saat harga bagus, mereka bisa mendapatkan keuntungan dan ketika harga rendah, tetap dijaga (pendapatannya)," imbuh Sri Mulyani. 

Tak hanya itu, sebagai institusi pengumpul pajak, Sri Mulyani memastikan bahwa dirinya juga tak akan lengah memantau kepatuhan dan besaran pajak yang harus dibayar industri kepada pemerintah. 

"Kami juga harus mendapatkan penerimaan dari sisi perpajakan yang cukup baik. Praktik transfer pricing kepada current company atau perusahaan yang berada di luar, itu harus dicegah dan kita akan terus melakukan penelitian sehingga setiap hak dari masyarakat Republik Indonesia untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak yang adil, seharusnya bisa diperoleh," tegasnya. 

Senada dengan Sri Mulyani, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah mengatakan, kementeriannya juga terus mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana pungutan sawit yang dikelola oleh BPDP-KS. 

Namun begitu, Musdalifah membantah dugaan praktik korupsi penggunaan dana sawit di tubuh BPDP-KS bersama dengan beberapa pelaku besar di industri sawit yang diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Musdalifah menjelaskan, pemerintah saat itu sengaja membentuk BPDP-KS untuk menyelamatkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang jatuh pada 2015 silam. Dengan pembentukan BPDP-KS, pemerintah berusaha mengerek harga TBS sawit di tingkat petani dan industri yang terpuruk dikisaran US$300 per ton.

Bersamaan dengan itu, pemerintah melalui BPDP-KS menghimpun dana sekitar US$50 per ton minyak sawit dari industri untuk dialokasikan ke program campuran biodiesel 20 persen (B20) sehingga menambah roda industri hilir dan meningkatkan nilai tambah produk sawit Indonesia.

Sayangnya, pelaku industri yang telah memiliki fasilitas pengolahan B20 masih terbatas, yakni hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja sehingga mau tidak mau, pemberian dana pungutan BPDP-KS tersebut mengalir ke pelaku-pelaku tersebut. 

Sebelumnya, KPK menduga ada praktik korupsi penggunaan dana pungutan sawit yang dikelola BPDP-KS, yang terlihat dari pemberian subsidi hanya kepada tiga grup perusahaan perkebunan besar. 

“Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp3,25 triliun alokasi dana,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah pada pekan lalu. 

Selain hanya didominasi untuk tiga grup perusahaan tersebut, dana seharusnya digunakan untuk penanaman kembali (replanting), peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan sarana dan prasarana, promosi, dan advokasi serta riset.

Gapki Sebut KPK Tak Paham Esensi Pungutan Dana Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rawannya praktik korupsi pada industri kelapa sawit, antara lain pada dana pungutan ekspor sawit murni bentuk ketidakpahaman. 

Sebelumnya KPK menilai, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik. KPK juga menyoroti dana tersebut yang habis untuk subsidi biodisel.

Padahal menurut KPK, dana itu seharusnya untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi serta riset. 

Sekretariat Jenderal Gapki Togar Sitanggang pada wartawan menjelaskan, BPDP KS sebenarnya pada awalnya memang dibentuk untuk memastikan berjalannya kebijakan kewajiban (mandatory) biodisel. 

Menurut dia, kebijakan tersebut sempat terhenti dan tak berjalan karena adanya selisih harga yang cukup jauh dengan bahan bakar minyak (BBM) dan membuat pengusaha enggan meneruskan kontraknya dengan PT Pertamina. 

"BPDP KS lahir karena biodeisel. Kalau dulu tidak ada kebijakan biodiesel tidak perlu pungutannya US$50, cukup US$10 saja sudah cukup untuk replanting (peremajaan perkebunan) dan lainnya," ujar Togar di Pangkalpinang.

Terkait dana pungutan yang dituduhkan KPK dinikmati tiga perusahaan, Togar meminta lembaga itu melihat permasalahan lebih menyeluruh. KPK pun juga diminta melihat besarnya pembayaran pungutan ekspor sawit yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut. 

"Isunya pungutan hanya dinikmati oleh tiga perusahaan. Tapi mereka kan disisi lain kan juga bayar pungutan," ungkapnya.

Direktur Utama BPDP KS Dono Boestami menjelaskan industri sawit secara umum sangat kompleks. Untuk itu, dia pun meminta KPK melihat industri sawit secara menyeluruh.

"Kalau saya sih bilang, industri kelapa sawit sangat kompleks, tidak bisa melihat secara sepotong-sepotong, harus menyeluruh," terangnya.

Dono mengaku, kebijakan yang dijalankan pihaknya hingga saat ini pun secara keseluruhan sudah diatur oleh komite pengarah. 

Tahun ini, BPDP KS menargetkan dapat menghimpun ekspor sawit sebesar Rp10,6 triliun. Target tersebut diperkirakan terlampaui dengan capaian kuartal pertama yang sudah mencapai Rp3,3 triliun. 

Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengelolaan BPDP KS Agustinus Antonius menjelaskan, penggunaan dana pungutan pada tahun ini tak akan berbeda dari tahun lalu. Sekitar 85 persen penggunaan dana pungutan masih akan dipergunakan untuk membayarkan subsidi biodisel. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :