Kabar Riau - Industri Galangan Kapal di Batam Terpuruk

Industri Galangan Kapal di Batam Terpuruk

Pimred
Share :
industri-galangan-kapal-di-batam-terpuruk

Kabarriau.com, Batam - Asosiasi perusahaan shipyard Batam atau Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, setidaknya  ada 20 industri galangan kapal  tutup karena sepinya pesanan.

"Anggota BSOA itu ada 50, dan 20 perusahaan sudah berhenti produksi," kata Sekretaris BSOA, Suri Teo dalam rilisnya dimuat media, Minggu.

30 perusahaan lainnya mencoba bertahan karena masih menyelesaikan pesanan kapal di tahun lalu. Sebagian lainnya hanya melakukan perbaikan kapal-kapal kecil. Saat ini, tersisa sekitar 2.500 karyawan yang masih bekrja di industri galangan kapal. 

Badan Pengusahaan (BP) Batam juga menillai hal itu sungguh memberatkan. "Untuk melakukan perbaikan kapal saja, para pemilik kapal akan menghitung kembali karena biayanya tinggi," jelasnya.

Ia menjelaskan tarif utama yang dianggap tinggi adalah tarif labuh tambat. "Kalau bisa tarif labuh tambat itu turun agar bisa bersaing dengan tetangga," jelasnya.

Memang untuk tarif kapal berbendera Indonesia masih kompetitif. Namun untuk kapal berbendera asing sangatlah tinggi. "Ya kami ingin tarifnya diturunkan untuk mengundang kapal besar masuk ke Batam," jelasnya.

Ia menjelaskan Malaysia berwacana akan menerapkan tarif labuh tambat nol persen untuk kapal yang akan melakukan perbaikan. "Seharusnya kita bisa lebih dulu menolkan tarif tersebut," jelasnya.

Kondisi suram industri galangan kapal ini juga dialami seperti PT Usda Seroja Jaya USJ). Direktur USJ Suwarjono Endhi pernah mengakui terpuruknya usaha ini di Batam diperburuk oleh tarif jasa kepelabuhanan yang melambung, selain itu baham material besi baja harganya sudah tak terkendali, "ini mempengaruhi usaha galangan kapal kedepanya," kata dia.

Diakuinya, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan dunia maritim sudah kurang menggairahkan. "Kru kapal akan isi minyak, air, dan akan berbelanja ini semua memengaruhi ekonomi, kalau begini terus tak bisa hidup," ujarnya.

Sedangkan Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam, Taba Iskandar menyatakan pada wartawan, permasalahan tarif jasa pelabuhan harus didudukkan antara lembaga BP Batam dan para pengusaha pelayaran. "Masalah ini harus didudukkan secara kelembagaan. Jangan karena dulu ada kebocoran jadi ditimpakan dengan tarif mahal untuk tutup kebolongan," ujarnya. (kbr.s/***) 


 


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :