Kabar Riau - Kemendikbud: Buku Harus Mengacu 3 M

Kemendikbud: Buku Harus Mengacu 3 M

Samsul
Share :
kemendikbud buku-harus-mengacu-3-m

Kabarriau.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan masalah perbukuan termasuk pengawasannya merupakan masalah negara, bukan hanya Kemendikbud.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Awaluddin Tjalla mengatakan, dengan adanya undang-undang (UU) Sistem Perbukuan serta peraturan menteri pendidikan (Permendikbud). Maka 3M yakni Mutu, Murah, dan Merata akan dicapai.

"Namun, (perlu) disadari dengan adanya UU No 3 tahun 2017 maka masalah perbukuan adalah masalah negara dan bukan hanya masalah Kemendikbud semata," kata pihak Kemendikbud dimuat Republika.co.id, Rabu (27/12/2017).

Dari sisi fiskal, kata dia, penyediaan kertas dan lain-lain perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, hingga Kementerian Keuangan. Kemudian dari sisi penerjemahan buku, kata dia, perlu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian bagaimana penyediaan buku-buku muatan lokal, ia menegaskan perlu ada komunikasi pula dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disebabkan karena penyediaan buku-buku muatan lokal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Propinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 tahun 2008 UU Sistem Perbukuan. Di sisi lain, pada pelaku perbukuan perlu dioptimalkan perannya.

"Sertifikasi bagi para penulis, editor, layouter dan lainnya perlu dilakukan terdapat banyak konten yang tidak patut disebabkan karena komponen ini yang belum efektif," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari pelaku perbukuan perlu ditetapkan segera oleh

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, akreditasi bagi para penerbit perlu dipercepat. Pasalnya, kata dia, banyak buku dibuat tanpa adanya kejelasan dan legalitas pada penerbit. Ada saat Pusat Perbukuan Kemendikbud menyiapkan buku-buku dalam bentuk proyek buku, kata dia, kelihatannya pengelolaan dan pengendaliannya belum ketat, dan menjadi salah satu faktor masalah-masalah konten yang tidak tepat.

"Oleh karena itu Puskurbuk mulai tahun ini, melakukan langkah-langkah diantaranya menyiapkan model dan leveling buku sesuai dengan konteks kurikulum," ujarnya.

Selain itu, memperbaiki bisnis proses penilaian buku bersama dgn BSNP. Kemudian mengikutsertakan masyarakat untuk ikut serta menyiapkan buku-buku teks utama melalui pendampingan dari Puskurbuk. Langkah keempat melakukan komunikasi efektif dengan pelaku perbukuan untuk pencapaian 3 M, sesuai dengan UU Sistem Perbukuan.

"Kelima, meningkatkan komunikasi dengan kejaksaan. Perlunya pengawasan yang efektif dari Kejaksaan terhadap buku-buku dan penerbit yang kurang tepat sesuai dengan regulasinya," katanya.

Keenam, meningkatkan efektifitas ekosistem perbukuan dengan baik. Ia mengakui Puskurbuk perlu memantapkan kurikulum dan model pembelajaran untuk dituangkan dalam buku. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan buku pelajaran IPS dari penerbit Yudhistira terkaitkesalahan penulisan Yerusalem Ibu Kota Israel.


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :