Kabar Riau - Kebijakan Riset Indonesia Belum Nyambung

Kebijakan Riset Indonesia Belum Nyambung

Pimred
Share :
kebijakan-riset-indonesia-belum-nyambung

Kabarriau.com, Jakarta - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada menyebutkan, dana riset yang digelontorkan pemerintah untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai masih minim. Selain itu, menurut dia, kebijakan riset nasional juga belum cukup jelas.Dede mengatakan, ketidakjelasan rencana riset nasional tersebut berpengaruh pada tidak koherennya industri dengan inovasi riset di perguruan tinggi. Saat ini, industri masih melakukan adaptasi dari riset luar negeri untuk kemudian menyesuaikannya di Indonesia.
 
"Contohnya mobil assembling ke Jepang, HP juga assembling ke Korea. Nah mengapa begitu? Karena kita kan gak punya model. Dan pemerintah juga belum fokus dan maksimal mendorong riset yang seperti demikian," kata Dede ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (25/12).
 
Dia mengatakan, jumlah dana riset yang diatur oleh Undang-undang sudah cukup besar dan ada kenaikkan jumlah dana riset setiap tahunnya. Misalnya dana riset tahun 2017 memang mengalami kenaikan menjadi Rp 1,73 triliun dari tahun 2016 yaitu Rp 1,54 triliun.
 
Namun, dana tersebut dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan riset nasional. Sebab, kemampuan fiskal pemerintah dinilai tidak konsisten.
 
"Jadi, pemerintah harusnya betul-betul memfasilitasi. Contohlah Korsel, semua industri itu penelitian itu dari perguruan tinggi. Nah inisiasi ke arah sana, belum terlihat di pemerintah saat ini," kata Dede.
 
Dia juga memandang, perlu ada penguatan dalam komposisi dosen di semua perguruan tinggi. Menurut dia, ada baiknya rasio dosen itu lebih dikerucutkan menjadi 1 berbanding 4 atau 5 saja.
 
Alasannya, menurut dia, saat ini banyak bibit-bibit dosen muda yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang luar biasa. Namun, peluang menjadi dosennya sangat minim. Bibit dosen tersebut juga dinilai mampu memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa di era digital.
 
"Bagaimana memperkuat komposisi dosen di perguruan tinggi dan itu memang pemerintah harus mengafirmasi itu. Terlebih, banyak sekali doktor dan Professor banyak beralih ke birokrasi, lalu siapa yang fokus di akademik?" Kata dia.


 


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :