Kabar Riau - Pelalawan Terima DIPA Dana Desa

Pelalawan Terima DIPA Dana Desa

Redaksi
Share :
pelalawan-terima-dipa-dana-desa

Advertorial - Bupati Pelalawan HM. Harris diwakili oleh Asisten Administrasi Pembangunan Drs. Atmonadi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA), Dana Desa APBN Tahun 2018 di Gedung Daerah Pauh Janggi Gubenuran Pekanbaru, Senin (18/12/17).

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman,Ketua DPRD Propinsi Riau Septina Primawati, Sekda Ahmad Hijazi, Forkompinda Riau, Bupati dan Walikota se Provinsi Riau, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dan Instansi Vertikal, Kelembagaan Propinsi Riau.

Hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Dana Transfer Daerah dan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa serentak bersama 12 Kabupaten Dan Kota Se Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menerima DIPA, Dana Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar 1,164 triliun tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Selain itu juga Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakni Keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.

Rangkaian kegiatan ini merupakan tahap awal dari penyerahan DIPA sebelumnya oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu. Penyerahan DIPA juga merupakan langkah dimana pentransferan dana dari pusat ke daerah menjadi lebih baik lagi.

Adapun penerima penghargaan tersebut yaitu Pemprov Riau, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Inhil, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rohul, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebelumnya Pemerintah Propinsi Riau menerima Total Alokasi Dana APBN Tahun 2018  sebesar 29,781 Triliun naik sebesar 43,7 miliar dibandingkan APBNP Tahun 2017.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar dapat melaksanakan anggaran kegiatan baik itu yang bersumber dari APBD dan APBN di awal tahun berjalan yakni 2018. 

"Kita berharap penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan sesuai rencana kegiatan yang telah direncanakan, dan hendaknya penggunaan dana tepat sasaran sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan,dan tertib administrasi APBN," katanya.

Sementara itu ditempat yang sama Asisten Administrasi Pembangunan Drs. Atmonadi mengatakan dirinya akan mengkordinasikan bersama OPD di Lingkungan Pemkab Pelalawan sesuai amanat dari Menteri Keuangan perencanaan kegiatan dilaksanakan di awal tahun 2018.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini juga berterima kasih kepada OPD di Lingkungan Pemkab Pelalawan atas kinerja,semangat dan kerja kerasnya sehingga kita Pemerintah Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan dengan standar capaian tertinggi keberhasilan  menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut:

  • Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
  • Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
  • Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
  • Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
  • Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
  • Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa mendapatkan pagu dana sebesar 60,0 triliun. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata.ADV **RS


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :