Kabar Riau - Wow...Dewan Sebut Izin BIP 'Bodong'

Wow...Dewan Sebut Izin BIP 'Bodong'

Roni
Share :
wowdewan-sebut-izin-bip-bodong

Kabarriau.com, Rengat - DPRD Indragiri Hulu (Inhu), menyikapi permasalahan PT Bagas Indah Perkasa (BIP) yang sebelumnya tidak mengantongi izin pelepasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) dan izin Hak Guna Usaha (HGU) dari PBN Pusat.

"Jika benar perusahaan belum memiliki izin pelepasan hutan dan HGU tentu sudah menabrak aturan," kata Suharto SH, Anggota DPRD Inhu ini, Rabu (6/12/2017) .

Izin Usaha Perkebunan (IUPb) tidak boleh terbit sebelum diterbitkannya izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian LHK Jakarta, "kalau izin yang dikeluarkan bupati tidak menjadi masalah, dan memang seperti itu aturannya," sebutnya.

Menurut Ketua Badan Anggran (Banggar) DPRD Inhu ini, IUPb yang dimiliki BIP jelas cacat hukum dan bisa dikatakan bodong, "untuk Itu siapapun yang terlibat dalam penerbitan IUPb terhadap BIP bisa diseret ke penjara, apalagi akibat IUPb  BIP itu membuat kehancuran kawasan hutan," kata Suharto.

Sebelumnya, Menejer PT BIP, Andi Sinaga mengaku sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-b), dan Izin Lokasi, izin Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu, Yopi Arianto.

Kadis Pertanian dan Peternakan Inhu, Agus Widodo melalui Kabid Perkebunan, Deddy Dianto SP juga menyebutkan, seingatnya PT BIP memang sudah memiliki IUP-b, "untuk melihat nomor IUP-b yang dimaksud, harus membuka berkas dulu di Laptop, sedangkan petugas untuk itu sedang ke lapangan yaitu ke PT Indriplant Peranap," kata Deddy.

Menurutnya lagi, IUP-b atas nama BIP yang membuka lahan perkebunan sawit di kawasan Peranap, nomor surat, tanggal dan tahunnya hingga luasan yang tertera ia mengakui lupa. begitupun pengakuan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Inhu, Syahrudin menjawab sama.

“Tapi memang saya pernah melihat izin lokasi BIP, nantilah dicarikan dulu berkasnya,” kata Syarudin.

Mantan Kasubbag Tapem, R Fahrurozi yang kini menjabat sebagai Kabag Pertanahan Setdakab Inhu justru menilai lain. Meski Pemkab Inhu sudah menerbitkan izin lokasi terhadap BIP, bukan serta merta perusahaan dapat menggarap lahan apalagi kawasan hutan, karena masih banyak lagi perizinan yang harus dilengkapinya.

Fahrurozi justru merasa terkejut saat ikut melakukan cek lokasi lapangan sebagaimana yang akan diberikan izin lokasi dari Bupati Inhu sesuai dengan permohonannya, ternyata dari luasan yang dimohonkan ada sekitar 70 persen sudah ditanami dengan kelapa sawit, dengan alasan lahan itu dibeli dari masyarakat, padahal pembelian itu dilakukan secara global dari Kepala Desa Pauhranap, Amri RF.

Menurutnya, untuk mendapatkan IUP-b, BIP setelah mengantongi izin lokasi dari Bupati Inhu, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), BPN, Disbun dan Dinas terkait lainnya. Setelah itu memohon kepada Kementerian LHK untuk meminta izin pelepasan kawasan hutan, guna alih fungsi lahan atau pinjam pakai lahan.

Setelah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK barulah bisa diterbitkan IUP-b setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Riau melalui Disbun Provinsi Riau, yang selanjutnya semua berkas itu dihimpun menjadi satu bundel untuk pengajuan mendapatkan HGU dari BPN Pusat. Untuk mendapatkan IUP-b BIP wajib memiliki dulu izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK.

"Jika BIP saat ini sudah memiliki IUP-b namun ditolak untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK, maka IUP-b yang dimiliki BIP cacat hukum.," jelas Fahrurozi.

Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Inhu, Ir Johansen Simanjuntak juga menyatakan hal sama bahwa patut diduga IUP-b dimiliki BIP saat ini adalah 'bodong'.

Seperti dijelaskan Kabag Pertanahan Setdakab Inhu, Fahrurozi, cukup jelas, seharusnya BIP wajib lebih dulu mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK Jakarta, barulah bisa mendapatkan IUP-b yang diterbitkan Bupati Inhu, nyatanya BIP belum memperoleh izin pelepasan kawasan hutan tersebut, namun sudah bisa mendapatkan IUP-b yang diterbitkan Bupati Inhu, "ini pelanggaran," kata Johansen.

Kejaksaan, Polisi dan KPK sudah bisa melakukan tindakan hukum atas perbuatan BIP yang telah melakukan perusakan kawasan hutan, tidak mesti menunggu ada pihak yang melapor atas kerugian negara yang ditimbulkan, pinta Johansen. (zul)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :