Kabar Riau - Aksi Menolak PT BIP Korporasi Perusak Lingkungan

Aksi Menolak PT BIP Korporasi Perusak Lingkungan

Roni
Share :
aksi-menolak-pt-bip-korporasi-perusak-lingkungan

Kabarriau.com, Rengat - Aksi penolakan dilakukan di beberapa kalangan aktvisi lingkungan terhadap PT Bagas Indah Perkasa (BIP) karena lembaga peradilan di daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau gagal mencegah perusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Bagi sebagian orang, memutus penebangan hutan dialihkan menjadi kebun sawit oleh perusahaan BIP sama halnya menunjukkan kejahatan korporasi kepada publik. Bukan tidak mungkin terjadinya kerusakan ekosistim hingga habitat yang ada didalam Hutan Produksi Terbatas (HPT), sepertinya pemkab Inhu tidak memperdulikannya.

Menejer PT BIP, Andi Sinaga dikonfirmasi melalui sambungan selulernya akhir pekan kemarin mengatakan, perolehan lahan yang dikuasai perusahaan ada sekitar 2.000 hekar merupakan lahan masyarakat tempatan yang dibeli dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditanda tangani Kepala Desa dan Camat Peranap kala itu.

Dia mengaku legalitas formal sudah dilakukan meski sejak tahun 2011 hingga kini hanya mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (Ilok) dan Izin Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu, tetapi pengajuan izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut kala itu yang sekarang berubah menjadi Kementerian LHK dan HGU dari BPN Pusat tidak diperoleh.

Meski Pemerintah Pusat tidak menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan dan HGU, Andi Sinaga mengaku perusahaan sudah melakukan menumbang kayu dan membersihkan lahan yang digantikan dengan kebun sawit bermodalkan surat IUP, Izin Lokasi dan Amdal dari Bupati Inhu. “HGU bukan persyaratan mutlak untuk membangun kebun sawit, apalagi saya tetap membayar pajak hingga mencapai Rp350 juta per bulan,” kata Andi Sinaga tanpa memikirkan konsekwensi yang terjadi terhadap lingkungan.

Tapi mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Inhu, Hendri SSos yang ikut mengurusi perizinan BIP kala itu, mengakui bahwa perusahaan kebun sawit pimpinan Andi Sinaga itu sudah memiliki IUP, Izin Lokasi dan Amdal dari Pemkab Inhu, namun untuk diketahui diterbitkannya IUP, Izin Lokasi dan Amdal dari Bupati Inhu bukan merupakan perizinan mutlak untuk melakukan pembabatan kawasan hutan hingga menanaminya kelapa sawit.

Menurutnya, di dalam diktum alinea terakhir baik pada izin Lokasi, IUP dan Amdal tersebut, jelas disebutkan bahwa, diterbitkannya izin lokasi, IUP dan Amdal tersebut merupakan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK dan mendapatkan izin HGU dari BPN Pusat, sehingga boleh dikatakan bahwa, izin lokasi, IUP dan Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu itu merupakan rekomendasi guna mendapatkan izin berikutnya yang dirtikan sebagai izin tetap, papar Hendri.

"Kami mengetahui di sejumlah titik lokasi penebangan hutan BIP yang terbentang di HPT hingga terdapat pemukiman penduduk. Sebagian pihak meyakini, praktik penebangan kayu di HPT yang ingin dijadikan kebun sawit merupakan aksi sabotase terlebih bukan sekali saja aksi semacam ini terjadi. Makanya perusahaan sebelumnya melakukan aksi, terlebih dahulu mengurus izin pelepasan hutan itu,"  sebutnya.

Pihak kepolisian daerah setempat menyatakan aksi BIP merupakan  sabotase serta menyebut tindakan penebangan HPT itu bisa disebut "aksi kriminal".

Ketua Pemantau Kolusi Korupsi dan Nepotisme (PKKN) Inhu, Berlin Manurung menilai, aksi-aksi langsung BIP dengan tujuan menyelamatkan lingkungan yang bergerak langsung secara militan dan melompati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan pemerintah ini terlihat seperti impoten dan dan aparat hukum juga belum menghukum perusak lingkungan itu. 

Lima tahun berlalu di Inhu, Berlin manurung melihat BIP sudah operasional telah mematikan sistem habitat lingkungan di HPT setempat. Aktivis lingkungan ini menyatakan: BIP memperparah kerusakan lingkungan dan tak ada upaya untuk memperbaikinya.

Berlin Manurung menilai, kekuatan hukum apa yang dimiliki BIP sehingga tetap menguasai lahan HPT guna membangun perkebunan kelapa sawit. "Bupati Inhu Yopi Arianto sudah mengetahui BIP itu belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK dan belum pula memiliki HGU dari BPN Pusat, tetapi seakan dilakukan pembiaran dan ribuan hektar ludes diberangus BIP berhasil mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kebun sawit," katanya dengan keras.

Aksi aktivis ini memutus tindakan perusakan HPT oleh BIP telah direncanakan secara matang mulai survei dilapangan terhadap situasi sekitar hingga koordinasi dengan pemerintah setempat dan aksi perusahaan itu merupakan puncak dari kerusakan lingkungan atas pembangunan kebun sawit dilintas daerah. Terlebih lagi, surat peringatan dari pemerintah mereka tidak menghiraukannya. 

"Saya yakin nanti pihak kepolisian pada akhirnya akan menangkap pimpinan BIP dan rekan-rekannya itu atas perbuatannya, setidaknya, dengan pengadilan BIP bisa menunjukkan kepada publik bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan perkebunan itu tidak sebatas isapan jempol belaka," ungkapnya.

Hasil pantauan selama ini dilapangan, aksi-aksi langsung melawan perusahaan yang bermasalah secara ekologis mulai marak di Inhu sejak dekade tahun 2010. Dalam perkembangannya, ada banyak perusahaan perkebunan di daerah itu melupakan prosedur. Taktik yang selama ini dijalankan: dengan atau tanpa kekerasan. Kekerasan yang dimaksud umumnya mengerucut terkait perusakan lingkungan, Alih lahan melukai hati rakyat tempatan atau menghilangkan harta berharga lahan orang lain yang tertindas. 

Sedangkan Ketua Ikatan Sarjana Anak Negeri (Iksan) Inhu, Haryadi Sanjaya SP mengatakan, sudah seharusnya Bupati Inhu Yopi Arianto menghentikan semua aktifitas yang yang merugikan.

Aksi-aksi semacam itu yang mengisahkan tindakan-tindakan perusakan menghancurkan HPT yang dirubah jadi kebun sawit  akan buat puncak kemarah dengan meledakkan emosi masyarakat. "Perusaahaan  melakukan semua itu atas nama “membela lingkungan” atau peningkatan ekonomi warga tempatan tidaklah selalu benar. Bukankah BIP tidak mendegar beberapa pesan yang telah disampaikan kira-kira seperti ini: aktivis yang peduli dengan lingkungan berhak menggunakan semua taktik termasuk menghentikan pembangunan kebun sawit ini," sebutnya.

Menurutnya, memang inspirasi lahirnya gerakan-gerakan ekologis radikal dari aktivis tidak diperbolehkan baik aksi-aksi yang dilakukan seorang diri, misalnya menyabotase pembangunan kebun sawit, saluran pembuangan pabrik dan cerobong asap. "Tapi aparat hukum sebaiknya cepat bertindak. jika melihat BIP tak memilki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU,"usulnya.

Ia mengakui, aksi aktivis dalam kampanye duduk di pucuk pohon Sialang (tumbuhan langka di Riau) selama berhari-hari untuk mencegah penebangan hutan diperbolehkan, "tapi aksi sabotase yang anarkis tentu tidak diperbolehkan," terangnya. (zul)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :