Kabar Riau - Bupati Meranti Bahas Kebijakan Khusus Perdagangan Lintas Batas

Bersama DPR RI

Bupati Meranti Bahas Kebijakan Khusus Perdagangan Lintas Batas

Pimred
Share :
bupati-meranti-bahas-kebijakan-khusus-perdagangan-lintas-batas

Advertorial – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Legislatif, dan Forkopimda tak pernah menyerah memperjuangkan kebijakan khusus perdagangan lintas batas untuk Meranti yang diyakini dapat mengangkat taraf ekonomi masyarakat Meranti.

Kali ini melalui Legislator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jakarta, Bertempat diruang rapat Komite I, Lantai II Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (16/10/17) Siang.

Bupati dan Kementrian/lembaga serta instansi terkait melakukan rapat koordinasi bersama, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Riau khususnya di Kepulauan Meranti yang disampaikan ke  anggota DPD RI saat melaksanakan kegiatan di Riau dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat baru-baru ini.

"Kami rapat untuk menyelesaikan masalah ekspor dan impor serta fasilitas perdagangan lintas batas yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Meranti, karna memerlukan kebijakan Nasional karena diluar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah, makanya saya getor berkordinasi dengan DPR," Jelas Irwan, Senin (16/10/17).

Hadir dalam rapat tersebut Anggota DPD RI Provinsi Riau Drs. H. Abdul Ghafar Usman MM, Dr. Hj. Maimanah Umar, H. Ahmad Kanedi SH MH, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Wadirkrimsus Polda Riau, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Asisten I Sekdakab. Meranti Jonizar, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Anggota DPRD Meranti Dedi Putra, H. Zubiarsyah, Kepala Dinas Perindag Meranti H. Azza Fahroni dan lainnya.

Dalam pemaparannya dihadapan anggota DPD RI, perwakilan Kementrian dan Lembaga terkait, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Meranti menyandang status sebagai Kabupaten paling miskin di Provinsi Riau dengan tingkat kemiskinan masyarakat mencapai 30 persen.

Saat ini sejak dilakukannya pengetatan barang masuk (Import) dan keluar (ekspor) ke Malaysia khususnya Batu Pahat sehingga turut memicu semakin meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang berada di pulau-pulau Kabupaten Meranti akan enambah penghasilan masyarakat Meranti.

Selama ini Meranti sebagai salah satu daerah yang memproduksi Sagu terbesar di Indonesia, belum memberikan manfaat besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena hasil produksi Sagu Meranti yang dibawa ke Cirebon tidak dibayar tunai melainkan harus menunggu sampai 6 hingga 7 bulan setelah semuanya terjual, hal ini menyebabkan para petani di Meranti terjerat ijon.

Para petani Sagu mau tak mau harus menjual hasil kebunya kepada pengusaha Tiong Hoa yang ada di Cirebon. Karena jika tidak hasil produksi Sagu Meranti yang cukup besar tidak ada yang membeli. Dari kasus ini Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si meminta DPD RI untuk menjembatani kepada Kementerian Perdagangan memberikan solusi dengan cara menugaskan Bulog untuk membeli produksi Sagu Meranti yang jumlahnya sangat banyak (200 ribu Ton/tahun).

"Dengan begitu pasar dan harga Sagu produksi masyarakat Meranti dapat terjamin, makanya ini menjadi potensi yang sangat baik dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat," jelas Bupati.

Selanjutnya Bupati menjelaskan, Meranti dan daerah lainnya di Riau Riau serta Kepulauan Riau termasuk Sumatera Selatan, merupakan daerah pengekspor kelapa terbesar.

"Tercatat jumlah kelapa yang dikirimkan ke Batu Pahat Malaysia tiap bulannya mencapai 9 juta butir, data real yang saya dapatkan dari peninjauan langsung ke Batu Pahat," Jelas Bupati.

Namun akibat tidak adanya sentralisasi penampungan hasil perkebunan khususnya kelapa oleh Pemerintah RI memicu terjadinya permainan oleh kartel besar bekerja sama dengan para tengkulak yang menyebabkan jatuhnya harga beli kelapa.

"Karena penjulan kealapa di Meranti masih rendah tentu turut menyulitkan ekonomi masyarakat petani di Kepulauan Meranti, nah kalau di inpor ke Maaysia harganya akan tinggi," ujar Bupati.

Harga ini terjadi akibat adanya kartel yang dibuat oleh pengusaha Malaysia yang bekerjasama dengan para tengkulak yang ada di Meranti, hal ini dapat dibuktikan jika petani menjual langsung dapat dipastikan sesampai di Batu Pahat akan ditolak karena tidka mendapat izin dari pengusaha yang ada di Malaysia.

Seperti diketahui setiap hari di Batu Pahat membongkar kelapa yang berasal dari Meranti, Indra Giri Hilir, Pelalawan, Sumatera Selatan dan lainnya kurang lebih 300 ribu butir/hari. Khusus dari Meranti sebanyak 2 juta butir perbulan.

Bupati menegaskan jika Pemerintah Pusat memang pro kepada rakyat, untuk mengurangi kemiskinan di daerah terluar Indonesia ini masalah tersebut harus bisa di bereskan bersama-sama.

"Pada UU No 7 Tahun 2014 bahwa pemerintah melalui Kementrian Perdagangan bisa saja membuat pusat komodity atau pasar lelang sehingga kelapa yang dijual di Malaysia adalah kelapa yang berasal dari pasar lelang bukan dari tengkulak," Tukasnya. **ADV


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :