Kabar Riau - Lahan Kebun Sawit Marita Makmur Jaya Diusut

Lahan Kebun Sawit Marita Makmur Jaya Diusut

Roni
Share :
lahan-kebun-sawit-marita-makmur-jaya-diusut

Pekanbaru, Kabarriau.com - Kejaksaan Tinggi Riau mengusut dugaan korupsi dalam penerbitan hak guna usaha (HGU) yang dikantongi perusahaan PT Marita Makmur jaya (MMJ).

Areal pengganti dari hutan produksi yang dikonversi untuk pembangunan kebun dinyatakan tak mengantongi persyaratan lengkap atas menguasaan kawasan HPK milik PT Bina Duta Laksana (Sinar Mas Grup) seluas 22.830 hektar yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. (Inhu), Riau. 

"Ada kekeliruan dalam penerbitan HGU perkebunan tersebut. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu lembaga swadeaya masyarakat (lsm) yang melaporkan ke Kejati Riau, kami akan memulai mempelajari laporan dugaan korupsi penerbitan HGU itu," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, pada wartawan, Rabu (13/9/2017).

Kepala Biro Investigasi Yayasan Riau Madani sebelumnya telah melakukan cek lapangan menduga proses pembangunan kebun sawit milik MMJ telah melanggar ketentuan dan aturan hukum serta perundang-undangan. Lsm itu melihat adanya kejanggalan dalam hal proses pelepasan kawasan hutan yang tidak disertai oleh areal pengganti.

Disebutkan, dokumen yang dimiliki MMJ, diduga areal pengganti yang diajukan pada kawasan yang sudah ada kepemilikan haknya. Yakni kawasan HPK milik PT Bina Duta Laksana (Sinar Mas Grup) seluas 22.830 hektar yang berada di Inhu.

Namun Sugeng membenarkan, penunjukkan areal pengganti pada kawasan di mana sudah ada kepemilikan hak, tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan. Ini bisa masuk dalam ranah pidana, perdata maupun PTUN.

Sebagaimana ketentuan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan BPN, bahwa pengajuan areal pengganti kawasan hutan yang dikonversi, hanya bisa dilakukan pada areal yang belum ada kepemilikan haknya.

Sementara, Sidarta yang disebut-sebut selaku Direktur MMJ dikonfirmasi lewat ponselnya belum memberika waktu untuk lebih jelas soal tudingan areal pengganti kawasan hutan yang lebih dahulu sudah dimiliki oleh  PT Bina Duta Laksana itu. "Tunggu kita atur waktu untuk bertemu dikantor," kata Sidarta sambil memutuskan pembicaraan pada Rabu kemarin. (kbr.s/***)


Berita Terkait

Komentar Via Facebok :